BPJS Kesehatan menghadapi tekanan keuangan serius.

Rasio klaim program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencapai 108,72%, artinya pengeluaran lebih besar dari pendapatan iuran.

>>> OJK Beri Izin Usaha Pialang Asuransi untuk PT Sukses Utama Sejahtera

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengungkapkan kondisi ini dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR pada Rabu (10/6/2026).

Ia menjelaskan, defisit sebenarnya pernah terjadi pada 2018 hingga 2020. Namun, saat pandemi Covid-19, pemanfaatan layanan menurun sehingga keuangan sempat membaik.

Kini, BPJS Kesehatan melayani sekitar dua juta transaksi pelayanan kesehatan setiap hari. Untuk membayar klaim, diperlukan dana sekitar Rp500 miliar per hari.

Akumulasi pembayaran klaim mencapai Rp16 triliun hingga Rp16,5 triliun per bulan. Sementara iuran yang terkumpul hanya sekitar Rp14 triliun per bulan.

>>> Daftar Harga HP Xiaomi Juni 2026: Mulai Rp1,5 Jutaan hingga Rp19,9 Juta

Akibatnya, BPJS Kesehatan harus menanggung selisih pembiayaan sekitar Rp2 triliun setiap bulan.

Dana Cadangan Hingga Awal 2027

Prihati memastikan BPJS Kesehatan masih memiliki dana cadangan untuk membayar klaim dalam waktu dekat. Namun, cadangan itu diperkirakan hanya mampu menopang hingga awal tahun depan.

Ia memperingatkan, tanpa intervensi kebijakan atau dukungan dari pemerintah dan pemangku kepentingan, BPJS Kesehatan akan gagal bayar pada Juli 2027.

>>> Kementerian UMKM Wajibkan Pelaku Usaha Masuk Sapa UMKM dan NIB

"Kita masih punya cadangan untuk pembayaran klaim ini sampai awal tahun depan. Dan kita akan gagal bayar di Juli 2027 bila tidak ada intervensi atau dukungan," kata Prihati.