YLKI Kritik Kenaikan Mendadak Harga BBM Non-Subsidi
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkritik kebijakan penyesuaian tarif bahan bakar minyak non-subsidi yang dinilai mendadak pada Rabu (10/6/2026).
Langkah tersebut dinilai mengabaikan aspek perlindungan konsumen dan keterbukaan informasi publik.
PT Pertamina (Persero) menaikkan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara itu, Pertamax Green 95 melonjak dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.
Perubahan tarif juga diikuti oleh penyedia layanan SPBU swasta.
Harga varian BP 92 naik dari Rp12.390 menjadi Rp16.670 per liter, sedangkan BP Ultimate bergeser dari Rp12.930 menjadi Rp17.240 per liter.
Desakan Transparansi dan Evaluasi
Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo mengutarakan keprihatinannya atas perubahan tarif yang tanpa didahului sosialisasi memadai. Keputusan sepihak ini dinilai memicu keterkejutan karena menyangkut hajat hidup masyarakat luas.
"YLKI mendesak Pertamina dan Pemerintah membuka secara lebih rinci formula dan komponen pembentuk harga sehingga konsumen dapat memahami alasan penyesuaian harga tersebut," kata Rio.
Rio Priambodo menambahkan bahwa disparitas harga baru ini berisiko memicu migrasi besar-besaran konsumen mandiri menuju bahan bakar bersubsidi.
Harga Pertalite saat ini bertahan di angka Rp10.000 per liter dan Biosolar tetap Rp6.800 per liter.
"Jangan sampai masyarakat yang memang berhak memperoleh BBM subsidi justru menjadi pihak yang paling dirugikan," imbuh Rio.
Lonjakan harga energi ini diprediksi membawa efek domino bagi sektor transportasi, biaya distribusi logistik, hingga kestabilan ekonomi rumah tangga.
Perubahan ini menempatkan masyarakat kelas menengah sebagai lapisan paling rentan akibat ketiadaan kompensasi subsidi.
YLKI menuntut adanya komitmen nyata berupa peningkatan mutu pelayanan dan kepastian stok di lapangan yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan konsumen.
"Konsumen tidak boleh hanya diminta menerima kenaikan harga tanpa memperoleh peningkatan manfaat dan kualitas layanan yang sepadan," tutur Rio.
Hingga saat ini, regulasi baku mengenai tenggat sosialisasi penyesuaian harga barang strategis dinilai masih lemah.
YLKI mendorong adanya evaluasi total terhadap tata kelola komunikasi publik pemerintah dalam merilis kebijakan ekonomi yang berdampak luas.
Update Terbaru
Bentley Rilis Continental GT Olympia Collection Edisi Terbatas
Rabu / 18-11-2026, 03:00 WIB
Rapor Merah Pochettino Hadapi Liverpool Bikin Skuad Manchester United Cemas
Rabu / 18-11-2026, 03:00 WIB
Menikmati Keindahan Berbagai Destinasi Wisata Bantul Selain Pantai
Rabu / 18-11-2026, 02:56 WIB
Persija Main Tanpa Suporter, Shin Tae Yong Minta Evaluasi
Rabu / 18-11-2026, 02:56 WIB
Pengakuan Silmy Karim di Pengadilan Terkait Pungutan Liar Izin Tinggal WNA
Rabu / 18-11-2026, 02:56 WIB
Optimisme Hakim Danish Sambut Balapan Moto3 Portugal Pekan Ini
Rabu / 18-11-2026, 02:56 WIB
Robert Pattinson Menjadi Pilihan Sempurna untuk Era Baru 007
Rabu / 18-11-2026, 02:49 WIB
Trailer Perdana 3 Body Problem Season 2 Ungkap Konflik Kosmik Epik
Rabu / 18-11-2026, 02:49 WIB
Aktor RPG Exodus Rasakan Beban Warisan Pengembang Eks BioWare
Rabu / 18-11-2026, 02:49 WIB
Fadia Tiwi Menang Dua Gim di Babak Pertama Hong Kong Open 2026
Rabu / 18-11-2026, 02:49 WIB
Rejuran Healer dan Rejuran i: Ketahui Perbedaan Sasaran Kulit Wajah
Rabu / 18-11-2026, 02:42 WIB
Brawijaya Hospital Perkuat Layanan Kesehatan Lewat Ekspansi Jaringan
Rabu / 18-11-2026, 02:42 WIB
Plastics & Rubber Indonesia 2026 Perkuat Rantai Pasok Manufaktur
Rabu / 18-11-2026, 02:42 WIB
Penyebab Penurunan Performa Vinicius Jr di Real Madrid Musim Ini
Rabu / 18-11-2026, 02:42 WIB






