Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memastikan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan menjalankan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis secara profesional.

Kepastian ini disampaikan untuk menjaga kepercayaan mitra dagang internasional serta investor pada masa transisi yang dimulai Jumat, 5 Juni 2026.

Langkah prioritas PT DSI dirancang untuk memperkuat kepercayaan melalui kepastian hukum.

Manajemen menjamin seluruh kontrak yang sudah ditandatangani pelaku usaha dapat terus berjalan selama tidak ditemukan praktik manipulasi nilai investasi atau under-invoicing.

Masa transisi tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dimulai pada 1 Juni 2026.

Pemerintah akan melakukan evaluasi secara berkala dan terukur sesuai ketentuan yang berlaku untuk memastikan kesiapan ekosistem ekspor.

"Danantara Indonesia memahami bahwa keberhasilan pelaksanaan mandat DSI ini bertumpu pada kepastian berusaha: bahwa kontrak yang sudah ditandatangani masih dapat terus berjalan, selama tidak terjadi under-invoicing," tulis BPI Danantara dalam keterangan tertulis.

Digitalisasi Sistem Pelaporan dan Monitoring

Pada fase transisi, fokus utama perusahaan adalah memperkuat sistem pelaporan dan monitoring melalui program digitalisasi.

Platform digital baru sedang dibangun untuk menganalisis data transaksi ekspor komoditas secara objektif dan berbasis data.

Pendekatan berbasis teknologi ini memungkinkan pengawasan ketat yang berfokus hanya pada transaksi yang memerlukan evaluasi khusus.

Mayoritas transaksi ekspor yang dinilai wajar dapat tetap berjalan lancar tanpa hambatan prosedural.

Manajemen juga berkomitmen penuh menjaga kerahasiaan seluruh informasi komersial serta ketentuan kontraktual para pelaku usaha.

Setelah masa transisi selesai, badan ini akan bertindak sebagai perantara yang memfasilitasi dan mengawasi jalannya ekspor komoditas.

Melalui peran baru ini, hubungan komersial langsung antara produsen dan mitra dagang internasional dipastikan tetap berjalan normal.

Penetapan harga komoditas strategis nantinya merujuk pada metodologi transparan yang mempertimbangkan perbedaan kualitas, spesifikasi, biaya logistik, dan struktur kontrak.