Pemerintah Indonesia memperluas uji coba digitalisasi bantuan sosial secara bertahap ke 42 kabupaten dan kota mulai Juni 2026.

Langkah ini bertujuan membenahi sistem penyaluran agar lebih transparan dan akurat.

>>> Liverpool Didesak Lepas Virgil van Dijk Usai Musim Mengecewakan Arne Slot

Perluasan ini merupakan respons terhadap polemik salah sasaran bansos akibat fragmentasi data antarlembaga.

Kementerian Komunikasi dan Digital menyediakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagai jembatan digital yang mengintegrasikan berbagai instansi secara aman.

Melalui infrastruktur ini, Portal Perlindungan Sosial milik Kementerian Sosial dapat memverifikasi data lintas lembaga secara instan tanpa memindahkan pangkalan data asli.

Standardisasi sistem melibatkan Bappenas, Kemendagri melalui Identitas Kependudukan Digital, serta Badan Siber dan Sandi Negara.

Sebelum diperluas, sistem terpadu ini telah diuji coba di Kabupaten Banyuwangi sejak September 2025 hingga April 2026.

Evaluasi dari wilayah tersebut menjadi modal penting dalam menyempurnakan sistem birokrasi yang interoperabel.

Transformasi ini dipimpin oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah untuk mewujudkan tata kelola Satu Data Indonesia.

>>> Masjid Agung Al-Azhar Bagikan Daging Kurban dengan Besek Bambu

Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi, Mira Tayyiba, menjelaskan proyek ini bertujuan menguatkan ekosistem layanan publik berbasis data.

Integrasi diharapkan memotong kendala ego sektoral yang memicu data ganda dan informasi kedaluwarsa di lapangan.

"Target akhirnya sederhana namun sangat penting: masyarakat yang berhak tidak boleh terlewat, sementara yang sudah tidak memenuhi kriteria tidak lagi menerima bantuan," ujar Mira dalam konferensi pers di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Selasa (26/5/2026).

Masyarakat nantinya dapat mengakses Portal Perlinsos secara mandiri untuk registrasi, memantau status pengajuan, hingga mengajukan sanggahan.

Bagi kelompok yang belum terbiasa menggunakan gawai, pemerintah menyediakan layanan pendampingan langsung oleh petugas di lapangan.

"Digitalisasi justru harus memperluas akses layanan dan mempermudah masyarakat," imbuh Mira. Kemkomdigi juga mengingatkan warga untuk waspada terhadap potensi penipuan mengatasnamakan bansos.

Masyarakat diimbau hanya mengakses informasi melalui situs resmi berdomain . go.

>>> Juventus Saingi Tottenham Hotspur untuk Dapatkan Andrew Robertson

id dan mengabaikan tautan mencurigakan yang meminta data pribadi.