Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan konsumsi pemerintah tumbuh signifikan sebesar 21,81 persen pada triwulan I-2026.

Angka tersebut diumumkan di Jakarta pada Selasa (26/5/2026).

>>> Indodana Finance Raih Penghargaan Digital Brand Sembari Perkuat Keamanan Sistem

Lonjakan ini dipicu oleh percepatan realisasi belanja negara sejak awal tahun dan penyaluran stimulus fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat.

Performa ini memperbaiki catatan triwulan I-2025 yang sempat terkontraksi 1,22 persen.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa pertumbuhan tinggi juga dipengaruhi efek basis rendah dari tahun sebelumnya.

Secara nominal, realisasi pengeluaran negara sepanjang triwulan pertama tahun ini mencapai Rp815 triliun, melonjak 31,4 persen secara tahunan.

Akselerasi penyerapan anggaran didorong komitmen pemerintah menghadirkan stimulus ekonomi lebih awal, terutama menjelang Idulfitri.

"Realisasi belanja anggaran pemerintah di era Presiden Prabowo ini mendorong stimulus pemerintah sehingga di triwulan I-2026 pengeluaran pemerintahnya menjadi jauh lebih besar dibandingkan triwulan sebelumnya," ujar Amalia.

Pemerintah menerapkan dua stimulus utama: pemberian insentif mobilitas masyarakat dan percepatan anggaran untuk menciptakan efek pengganda ekonomi.

>>> Tokopedia Luncurkan TokoClinic untuk Konsultasi dan Resep Obat Digital

Kenaikan konsumsi pemerintah juga ditopang oleh pertumbuhan belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji ke-14 atau tunjangan hari raya, perekrutan ASN baru, dan belanja barang jasa.

"Kami lihat ada realisasi belanja barang dan jasa yang lebih cepat. Dalam konsumsi pemerintah ini, ini adalah belanja pegawai dan belanja barang dan jasa," tutur Amalia.

Belanja pemerintah pusat menyerap dana Rp610,3 triliun atau 19,4 persen dari pagu APBN, naik 47,7 persen secara tahunan.

Sementara itu, pos transfer ke daerah terealisasi Rp204,8 triliun atau 29,5 persen dari pagu, meski terkontraksi 1,1 persen dibandingkan tahun lalu.

Realisasi belanja barang hingga 31 Maret 2026 mencapai Rp111,1 triliun, melonjak 114,6 persen, terutama disokong program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp54,4 triliun.

Alokasi lainnya meliputi dana BOS Rp4,8 triliun, insentif biodiesel Rp4,2 triliun, pelayanan kesehatan UPT Rp2 triliun, dan stabilisasi pangan Rp900 miliar.

Menjelang Idulfitri 2026, pemerintah menyediakan anggaran diskon tarif transportasi senilai Rp911,16 miliar.

>>> Proyek Panas Bumi Jawa Barat Dukung Target Net Zero Emission 2060

Bantuan pangan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng per bulan disiapkan untuk 35,04 juta keluarga penerima manfaat dengan perkiraan kebutuhan anggaran Rp11,92 triliun.