Badan Pusat Statistik (BPS) RI mengajak seluruh pelaku usaha perempuan untuk berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).

Ajakan ini disampaikan dalam acara Kick Off Kolaborasi BPS, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) di Jakarta, Jumat (3/7).

>>> Satgas Cartenz: Pelaku Penembakan Pilot AS adalah Kelompok Bakusip

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menekankan pentingnya pencatatan setiap pelaku usaha perempuan, termasuk nasabah program PNM Mekaar.

Menurutnya, kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional sangat besar dan tidak boleh terlewat dalam pendataan.

"Yang paling penting adalah bahwa Ibu-ibu Mekaar ini, tidak boleh terlewat tercatat, karena Ibu-ibu sebenarnya punya kontribusi yang luar biasa terhadap ekonomi Indonesia," ujar Amalia di Jakarta pada Jumat (3/7).

Partisipasi dalam SE2026 akan memberikan dasar bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif dan berpihak kepada pelaku usaha.

Data yang lengkap dan akurat mendukung perumusan program strategis, seperti perluasan akses pembiayaan, penyediaan informasi pasar, dan pelatihan yang sesuai kebutuhan.

Keterlibatan perempuan dalam perekonomian nasional semakin kuat.

Sepanjang 2021-2025, sebanyak 7,99 juta Nomor Induk Berusaha (NIB) atau sekitar 58,68 persen dari total NIB yang diterbitkan dimiliki oleh pelaku usaha perempuan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan meningkat dari 56,42 persen pada Agustus 2024 menjadi 56,63 persen pada Agustus 2025.

>>> KPK: Bupati Langkat Tahu Hendak di-OTT, Ungkap Kode 'Situasi Memanas'

Di sektor ekonomi kreatif, perempuan mendominasi tenaga kerja dengan proporsi mencapai 58,39 persen pada tahun 2025.

Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi, menyatakan bahwa SE2026 dapat memperkuat pemberdayaan perempuan dalam ekonomi. Sensus ini diharapkan menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif, tepat sasaran, dan responsif gender.