Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa menginventarisir sekitar 200 kios permanen yang tidak aktif di Pasar Seketeng pada Senin, 25 Mei 2026.

Langkah tegas ini diambil pemerintah daerah setelah Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya status terhutang akibat absennya setoran retribusi dari para pedagang.

>>> Cara Mudah Daftar DANA Cicil 2026 Beserta Syarat Aktivasinya

Realisasi Retribusi Masih Rendah

Target penerimaan dari retribusi pasar di Kabupaten Sumbawa tahun ini ditetapkan sebesar Rp2,7 miliar.

Realisasi penerimaan hingga 25 Mei 2026 baru mencapai 42,55 persen atau setara dengan Rp1,1 miliar.

Evaluasi menyeluruh terhadap ratusan kios kosong tersebut kini diserahkan kepada para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar.

Pemerintah daerah bersiap melakukan penyitaan dan mengalihkan hak guna kepada pedagang lain apabila penyewa lama tetap mengabaikan kewajiban mereka.

Pedagang Wajib Bayar Meski Tidak Berdagang

"Dalam proses inventarisir.

Diperkirakan 200-an yang kosong, dan tidak dimanfaatkan oleh pedagang," kata Arif Gunawan, Kepala Bidang Pasar Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa.

Petugas di lapangan mengidentifikasi bahwa status penunggakan muncul karena data administrasi pedagang masih tercatat aktif meskipun aktivitas berniaga sudah berhenti.

"Karena terdata pedagang tapi tidak ada retribusi. Sebenarnya mereka wajib membayar retribusi meskipun tidak berdagang," ungkap Arif.

Opsi pengosongan paksa akan diambil oleh manajemen pasar jika batas waktu konfirmasi yang ditentukan telah habis.

Optimalisasi lantai dua Pasar Seketeng saat ini masih terkendala oleh rendahnya minat dari para pelaku usaha baru.

"Kalau ada pedagang yang berminat, bisa kita kasih kunci. Tapi minat pedagang untuk mengisi lantai II pasar seketeng juga sepi," ucap Arif.