Maluku Utara Kantongi Rp19 M Insentif Fiskal usai Borong Penghargaan Kemendagri

Pemerintah Provinsi Maluku Utara membawa pulang tambahan insentif fiskal senilai Rp19 miliar setelah meraih sejumlah penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyebut capaian tersebut bukan hasil kerja satu pihak, melainkan buah kolaborasi lintas daerah dan pelayanan publik di wilayahnya.

“Maluku Utara bawa pulang Rp19 M, hasil kerja bareng, bukan kerja sendiri,” tulis Sherly melalui akun Instagram pribadinya.

Dalam unggahan itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menko Polkam, Ketua Komisi II DPR RI, hingga Menteri Perumahan atas penghargaan yang diberikan kepada Maluku Utara.

>>> BYD M6 DM Masuk Indonesia, Harga Rp390 Juta Masih Sebatas Bocoran

Daftar daerah penerima penghargaan

Beberapa kabupaten dan kota di Maluku Utara ikut memperoleh penghargaan serta insentif fiskal dalam berbagai kategori.

  • Pulau Morotai meraih Terbaik I kategori kemiskinan dan stunting tingkat kabupaten dengan insentif Rp3 miliar.
  • Halmahera Utara mendapat predikat Terbaik II dengan nilai insentif Rp2 miliar.
  • Halmahera Tengah memperoleh Terbaik III dengan tambahan Rp1 miliar.
  • Kota Ternate menjadi Terbaik I kategori kota dan menerima Rp3 miliar.
  • Halmahera Selatan menerima penghargaan Creative Financing senilai Rp1 miliar.
  • Tidore Kepulauan meraih Terbaik I kategori penurunan pengangguran tingkat kota dengan insentif Rp3 miliar.
  • Provinsi Maluku Utara memperoleh dua penghargaan pada kategori kemiskinan dan stunting serta penurunan pengangguran dengan total Rp6 miliar.

Pemprov siapkan penggunaan dana insentif

Total tujuh penghargaan tersebut membuat Maluku Utara mengantongi tambahan anggaran Rp19 miliar.

Pemerintah provinsi menyatakan dana insentif itu akan diarahkan untuk mempercepat program penurunan kemiskinan, penanganan stunting, dan perluasan lapangan pekerjaan di daerah.

Menurut Sherly, capaian tersebut juga melibatkan kerja bersama pemerintah daerah, ASN, tenaga layanan publik, hingga masyarakat di Maluku Utara.