>>> Hong Myung-bo Ditolak Restoran hingga Kena Ancaman Pembunuhan usai Korsel Tersingkir

"Jadi itu tahapan yang saya lakukan bagaimana kita melakukan komunikasi dengan para pimpinan daerah, sehingga gubernur tahu posisi dana otonomi khusus itu pada saat ini seperti apa," kata dia.

Dirinya menilai upaya tersebut mulai membuahkan hasil yang positif.

Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, realisasi Dana Otsus Tahun Anggaran 2025 mencapai 100 persen tanpa sisa SiLPA.

Ribka menilai capaian ini tidak lepas dari kombinasi sejumlah langkah strategis yang dijalankan Kemendagri bersama pemerintah daerah.

Penyederhanaan tata kelola, pendampingan berkelanjutan, serta penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara terintegrasi menjadi kunci utama.

Dengan sistem yang terintegrasi tersebut, proses perencanaan anggaran menjadi lebih terukur sejak awal.

Pelaksanaan di lapangan pun dapat dipantau secara berkala, sehingga potensi keterlambatan bisa terdeteksi lebih cepat.

Tahap pertanggungjawaban penggunaan anggaran turut menjadi lebih efektif dan efisien berkat digitalisasi ini.

Ribka menyebut pendekatan berbasis data ini membuat pengawasan tidak lagi mengandalkan laporan manual yang rawan keterlambatan.

Sebagai informasi, rapat pleno KEPP Otsus Papua turut dihadiri Ketua KEPP Otsus Papua Velix Vernando Wanggai.

>>> Bupati Kuansing Minta 'Mahar' Land Cruiser Rp2 M untuk Jabatan Sekda

Sejumlah anggota KEPP lain yang hadir antara lain John Wempi Wetipo, Ignatius Yogo Triyono, Ali Hamdan Bogra, Gracia Josaphat Jobel Mambrasar, dan Juharson Estrella Sihasale.