Selain dukungan fiskal, Pri Agung mendorong percepatan pembangunan infrastruktur gas, seperti jaringan pipa transmisi Cirebon–Semarang (Cisem) Tahap II dan Dumai–Sei Mangkei.

Ia juga mengusulkan pembentukan agregator gas nasional untuk mengelola pasokan dari berbagai sumber.

Menurut dia, agregator gas dapat menjadi mekanisme untuk menciptakan harga yang lebih stabil karena seluruh pasokan dapat dikonsolidasikan melalui satu sistem.

"Pembentukan agregator gas berfungsi memutus rantai harga tinggi tersebut dengan cara bertindak sebagai badan penyangga tunggal atau terpusat.

Agregator gas memiliki kewenangan untuk membeli gas dari berbagai sumber hulu dengan harga yang bervariasi. Seluruh pasokan tersebut disatukan lalu formulasinya dirata-rata.

>>> Vivo X Fold6 vs Samsung Galaxy Z Fold 7: Mana yang Lebih Worth It?

Hasilnya, pelaku industri nasional akan mendapatkan level harga yang jauh lebih kompetitif dan lebih dapat diprediksi," jelasnya.

Pandangan DPR dan Kebijakan Pemerintah

Anggota Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno, menilai harga LNG memiliki mekanisme pembentukan yang berbeda dengan harga gas dalam skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

Menurutnya, penurunan harga LNG hingga setara dengan harga HGBT membutuhkan intervensi pemerintah.

"Kalau ada yang mengatakan harga LNG bisa menjadi US$7 per MMBTU seperti HGBT, menurut saya itu tidak mungkin, kecuali pemerintah memberikan subsidi," ujar Eddy kepada Warta Ekonomi.

Eddy menjelaskan, harga LNG dipengaruhi oleh berbagai komponen biaya, mulai dari produksi, transportasi, regasifikasi, hingga penyaluran ke pengguna akhir.

Karena itu, ruang penurunan harga LNG tanpa kebijakan tambahan relatif terbatas.

Meski demikian, ia melihat terdapat peluang tambahan pasokan domestik dalam beberapa tahun ke depan seiring berakhirnya sejumlah kontrak ekspor gas jangka panjang.