>>> Nonton Drakor Agent Kim Reactivated Episode 1-2 Sub Indo serta Link dan Spoiler di Netflix Bukan LK21: Pencarian Crew Manager Kim

Praktik tersebut dikenal dengan istilah “uang klik”. Istilah itu merujuk pada pembayaran tertentu agar permohonan izin tinggal dapat diproses dalam sistem.

“Kalau biro jasa tidak membayarkan sejumlah setoran yang diminta tersebut, maka proses pengajuannya tidak diklik sehingga dalam perkara ini kita juga mengenal adanya uang klik, uang untuk memproses setiap pengajuan.

Artinya, ada tindakan-tindakan mempersulit yang dilakukan oleh oknum di keimigrasian kepada para biro jasa yang memohonkan proses dokumen keimigrasian tersebut,” katanya menjelaskan.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 2 hingga 3 Juni 2026.

Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan 17 orang yang terdiri dari aparatur sipil negara dan pihak swasta.

Sehari setelah OTT berlangsung, Silmy Karim mendatangi KPK dan menyerahkan diri. Langkah itu kemudian diikuti penetapan delapan tersangka pada 4 Juni 2026.

Selain Silmy, sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi turut ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka berasal dari berbagai posisi strategis yang berkaitan langsung dengan layanan izin tinggal dan status keimigrasian.

KPK menduga praktik tersebut berlangsung dalam rentang waktu 2022 hingga 2026. Dari aktivitas ilegal itu, para tersangka disebut memperoleh keuntungan mencapai Rp145,5 miliar.

Besarnya nilai yang diduga dikumpulkan dari praktik pemerasan tersebut membuat kasus ini menjadi salah satu perkara korupsi paling menyita perhatian sepanjang tahun 2026.

>>> Nonton Drakor Notes From The Last Row Episode 1-6 Tamat Sub Indo serta Link dan Spoiler Bukan LK21 tapi di Netflix: Kekecewaan Heo Mun Ho Sebagai Seorang Professor

KPK pun masih terus menelusuri aliran dana serta pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut.