Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang bertemu Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (25/6).

Pertemuan itu membahas penguatan tata kelola dan akuntabilitas keuangan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

>>> Sultan HB X Jalani Medical Check-up, Paku Alam X Jadi Plh Gubernur DIY

Pembahasan juga mencakup penataan ulang anggaran, pengawasan di daerah, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Nanik didampingi Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Wakil Kepala BGN Trenggono.

BGN menyatakan komitmennya untuk memastikan program MBG berjalan tepat sasaran, transparan, dan berdampak nyata.

Salah satu agenda yang dibahas adalah penataan ulang (refocusing) anggaran BGN agar lebih efisien tanpa mengurangi efektivitas program.

Kedua pihak juga membahas pemanfaatan perangkat Kemenkeu di tingkat kabupaten dan kota, seperti KPKNL dan KPPN.

KPKNL dan KPPN direncanakan membantu pemeriksaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG, baik dari sisi fisik maupun pertanggungjawaban keuangan.

Agenda lainnya adalah peningkatan kapasitas SDM BGN di daerah melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

Pelatihan akan fokus pada kemampuan kepala SPPG dalam menyusun dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan.

>>> Hotman Paris Galang Dana untuk YTR, Terkumpul Rp677 Juta

Pertemuan ini sebelumnya direncanakan beberapa pekan lalu, tetapi tertunda karena Nanik dipanggil Presiden Prabowo Subianto.

Purbaya mengatakan belum dapat memastikan materi yang akan dibahas saat itu, dan menyebut pertemuan belum tentu membahas efisiensi atau pemangkasan anggaran MBG.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari sebelumnya mengungkapkan pagu anggaran MBG 2026 berkurang hampir Rp40 triliun setelah penajaman anggaran.

Dari pagu awal Rp268 triliun, anggaran tersisa Rp228,38 triliun setelah sekitar Rp39,62 triliun dipindahkan dan diblokir Kemenkeu.

Menurut Agustina, penyesuaian itu bagian dari penataan anggaran pemerintah. BGN bersama Kemenkeu dan Bappenas masih melakukan refocusing penerima manfaat.

BGN juga mengevaluasi komponen biaya operasional, termasuk skema insentif SPPG yang selama ini sama meski jumlah penerima manfaat berbeda.

BGN melakukan penyisiran terhadap rencana belanja 2026 agar tidak terjadi pengadaan berulang dengan belanja 2025.

Pembahasan anggaran MBG 2027 masih berlangsung dengan Kemenkeu. Pagu indikatif yang dibahas di DPR mencapai sekitar Rp270 triliun dengan asumsi penerima manfaat 81 juta orang.

>>> Adopsi AI di Indonesia Melonjak 47%, tapi Banyak Perusahaan Belum Maksimalkan

Agustina mengatakan angka itu masih akan dikaji ulang manajemen baru BGN sebelum pagu definitif ditetapkan dalam RAPBN 2027.