Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat pemulihan lahan pertanian yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Langkah ini bertujuan agar lahan sawah dapat segera dikelola kembali oleh petani dan mendukung ketahanan pangan regional.

>>> Kemenag Tetapkan Penerima PIP Madrasah Tahap I 2026

Berdasarkan data per 22 Juni 2026, Sumatera Barat mencatat progres rehabilitasi tertinggi mencapai 97,56 persen.

Sumatera Utara berada di angka 58,88 persen, sementara Aceh baru memulihkan 47 persen atau 14.799 hektare dari total 31.464 hektare lahan rusak.

Anggaran dan Instruksi Percepatan

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pemulihan area persawahan menjadi prioritas utama.

Menurutnya, percepatan sangat penting mengingat skala kerusakan yang masif mempengaruhi produktivitas dan ekonomi lokal.

Pemerintah pusat telah menyalurkan dukungan finansial melalui Kementerian Pertanian sebesar Rp877,126 miliar untuk program rehabilitasi.

Anggaran ini ditambah alokasi tambahan Rp2,6 triliun guna memastikan pemulihan berjalan lancar.

Tito mengapresiasi daerah yang bergerak cepat, namun juga menginstruksikan wilayah yang masih terkendala administratif untuk memangkas birokrasi tanpa mengabaikan akuntabilitas.

>>> Prediksi Yordania vs Aljazair: Adu Taktik dan Duel Bintang Demi Lolos Fase

Instruksi itu disampaikan dalam rapat koordinasi evaluasi pascabencana hidrometeorologi di Kantor Gubernur Aceh pada Selasa (9/6/2026).

"Pak Menteri Pertanian (Amran Sulaiman) minta tolong kepada saya agar kepala dinas pertanian betul-betul memanfaatkan anggaran yang telah disalurkan Kementerian Pertanian," kata Tito.

Ia meminta daerah yang lambat karena alasan studi untuk segera mempercepat proses operasional di lapangan. "Ada daerah yang sudah jalan.

Ada juga yang lambat karena masih studi. Bagus untuk akuntabilitas, tetapi tolong agak cepat karena para petani menginginkan cepat.

Kami juga sudah dorong anggarannya," ujar Tito.

Pemerintah pusat bersama Kementerian Pertanian memastikan kesiapan skema pemulihan dan ketersediaan anggaran yang memadai.

"Pak Menteri Pertanian sudah menyalurkan lebih dari Rp800 miliar dan sekarang mendapat tambahan Rp2,6 triliun.

>>> Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata

Jadi persoalan persawahan sebetulnya tidak menjadi masalah apabila pelaksanaannya bisa lebih cepat," pungkas Tito.