Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri menggelar forum strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.

Forum ini juga mengevaluasi pelaksanaan berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto di tingkat daerah.

>>> BSI Berdayakan Mustahik Lewat Program Waste Management, Sampah Jadi Tabungan Emas

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menegaskan bahwa program prioritas nasional tidak boleh berjalan terpisah dari perencanaan dan penganggaran daerah.

"Sinkronisasi kebijakan menjadi sangat penting agar program nasional terhubung dengan kebutuhan riil masyarakat dan kapasitas daerah," kata Yusharto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden Batch IV di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (18/6).

Program Prioritas Nasional

Yusharto menegaskan, Program Direktif Presiden merupakan agenda prioritas nasional yang harus dikawal serius oleh seluruh jajaran pemerintahan.

Program tersebut mencakup isu strategis seperti pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan tiga juta rumah, pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, swasembada pangan, pemeriksaan kesehatan gratis, Sekolah Garuda, hingga penghapusan kemiskinan ekstrem.

Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan program membutuhkan penguatan tiga pilar utama: sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, tata kelola pemerintahan yang baik, serta monitoring dan evaluasi terpadu berbasis data.

Yusharto menjelaskan, monitoring dan evaluasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai proses administratif atau mencari kesalahan.

Sebaliknya, monitoring dan evaluasi harus menjadi instrumen pembelajaran dan perbaikan kebijakan yang mampu mengidentifikasi hambatan, risiko, kebutuhan dukungan, praktik baik, hingga dampak kebijakan di lapangan.

Untuk mendukung hal tersebut, BSKDN terus memperkuat fungsi Policy Hub sebagai simpul strategis kebijakan di lingkungan Kemendagri.