Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong peningkatan keterlibatan sektor swasta dalam mendukung pembangunan ekonomi biru.

Hal ini dilakukan melalui berbagai skema pendanaan kolaboratif, termasuk program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

>>> Komnas Perempuan Desak Hentikan Militerisasi di Papua yang Perparah Kekerasan

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Doni Ismanto mengatakan KKP terus mengembangkan skema pembiayaan kreatif.

Tujuannya membuka ruang partisipasi lebih luas bagi dunia usaha dalam mendukung sektor kelautan dan perikanan.

Menurut Doni dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat, program CSR perlu diposisikan sebagai investasi keberlanjutan.

Program tersebut tidak hanya memberikan manfaat sosial, tetapi juga mendukung pelestarian ekosistem laut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Melalui pendekatan tersebut, dunia usaha dapat berkontribusi dalam program prioritas KKP. Program itu antara lain Kampung Nelayan Merah Putih, swasembada garam, revitalisasi tambak, dan pengembangan karbon biru.

"Program CSR perlu ditempatkan sebagai investasi keberlanjutan agar mampu menghadirkan manfaat bagi masyarakat pesisir serta menjaga kesehatan ekosistem laut," ujar Doni.

Salah satu bentuk dukungan terhadap ekonomi biru dilakukan melalui program penataan ruang laut berkelanjutan.

Program ini bertujuan memastikan pemanfaatan ruang laut berlangsung teratur, produktif, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Direktur Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut KKP Didit Eko Prasetiyo mengatakan pemegang dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) memiliki hak dan kewajiban.

>>> Pakar ITB: B50 Perkuat Ketahanan Energi dan Kurangi Impor Solar

Mereka wajib menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan laut.

Selain itu, pemegang KKPRL diwajibkan meminimalkan dampak lingkungan, menghormati aktivitas masyarakat pesisir, serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi wilayah sekitar.