Jargon link and match yang telah digaungkan sejak 1990-an dinilai belum dapat menyelesaikan masalah ketidaksesuaian keahlian atau skill mismatch di Indonesia.

Tenaga kerja terdidik dinilai belum dapat memenuhi kebutuhan industri yang terus melaju. Akibatnya, banyak pengangguran terdidik yang tidak memiliki kesempatan berkontribusi pada peningkatan nilai ekonomi.

>>> BAIC Indonesia Siap Luncurkan Mobil Listrik BAIC T1 pada Juli 2026

Akar Masalah Skill Mismatch

Peneliti utama SMERU Research Institute Asep Suryahadi menjelaskan, persoalan mendasar dari sistem penyiapan tenaga kerja adalah dunia industri berubah dengan cepat.

Perubahan ini terutama didorong oleh perkembangan teknologi, digitalisasi, otomatisasi, dan transisi ke ekonomi hijau. Sebaliknya, proses revisi kurikulum sering kali memakan waktu bertahun-tahun.

"Akibatnya, keahlian yang diajarkan di kelas sering kali sudah ketinggalan saat siswa lulus," kata Asep kepada Kompas. com, ditulis pada Jumat (19/6/2026).

Ia menambahkan, banyak lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi (LPK) membuka jurusan berdasarkan kapasitas instruktur dan fasilitas yang mereka miliki, bukan berdasarkan analisis kebutuhan pasar kerja.

Meskipun jargon link and match sudah didengungkan selama puluhan tahun, implementasinya di lapangan masih terbatas.

Industri jarang dilibatkan dalam penyusunan standar kompetensi materi kuliah, desain laboratorium, dan program dosen tamu dari praktisi.

Selain itu, pendidikan vokasi membutuhkan investasi modal besar untuk menyediakan mesin dan laboratorium setara standar pabrik modern.

Dengan keterbatasan anggaran, banyak siswa vokasi berlatih dengan alat-alat tua yang sudah tidak digunakan di industri.

"Peningkatan kompetensi guru atau instruktur agar tetap relevan dengan teknologi terbaru juga masih terbatas," ungkap Asep.

Kendala dari Sisi Permintaan Tenaga Kerja

Head of Economic Research Division Pefindo Suhindarto menyampaikan, perbaikan komprehensif dari sisi pasokan dan permintaan pada pasar tenaga kerja perlu dilakukan.