Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai praja IPDN perlu memiliki kemampuan memahami dinamika politik secara bijak.

Tanpa meninggalkan profesionalisme birokrasi.

"Menko menitipkan agar praja ini bisa cukup mampu untuk menempatkan diri dalam situasi politik, cukup bijak dan bisa memahami dinamika yang ada tanpa melepaskan tanggung jawab terhadap apa yang menjadi kewajiban," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa kemampuan tersebut penting karena lulusan IPDN akan menjadi pemimpin di tingkat daerah yang bersentuhan langsung dengan pengambilan keputusan publik.

"Jadi saya kira ke depan memang para praja ini di samping memiliki kompetensi juga memiliki kemampuan untuk bisa memahami dan menempatkan diri dalam konteks politik," tambahnya.

Dirinya berharap penguatan kapasitas dan pemahaman yang adaptif ini dapat membentuk ASN yang tidak hanya kompeten secara teknis.

>>> Pacific Universal Investments Mulai Tender Wajib Saham MAPI

Tetapi juga peka terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu menghadirkan kebijakan yang responsif dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia.