Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengalokasikan anggaran sebesar Rp14,09 triliun untuk tunjangan guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun anggaran 2027.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, memaparkan rencana tersebut dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI.

>>> Pemerintah Eksekusi Pengosongan Hotel Sultan di GBK

Ia menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan guru non-ASN menjadi prioritas untuk mendorong mutu pendidikan nasional.

"Peningkatan kesejahteraan guru non ASN Rp14,09 triliun," kata Mu'ti dalam rapat yang digelar pada Kamis, 18 Juni 2026.

Dana tunjangan tersebut bersumber dari pagu indikatif Kemendikdasmen yang dialokasikan ke dalam program prioritas nasional. Kebijakan ini melengkapi agenda pemerintah dalam memperkuat kompetensi dan kualifikasi tenaga pengajar.

>>> Investor Asing Borong Saham Merdeka Gold Resources Rp 945 Miliar

Dukungan untuk Guru ASN dan Program Prioritas Lainnya

Selain untuk guru non-ASN, pemerintah daerah juga mendapat fasilitas alokasi dana tunjangan guru ASN melalui skema Dana Alokasi Khusus nonfisik bidang pendidikan.

Di luar urusan kesejahteraan pendidik, program prioritas Kemendikdasmen 2027 mencakup revitalisasi satuan pendidikan, penanganan anak tidak sekolah, Program Indonesia Pintar, dan pemerataan layanan satu tahun prasekolah.

Kemendikdasmen juga menyiapkan pengembangan pembelajaran digital, termasuk materi coding, kecerdasan artifisial, deep learning, Tes Kemampuan Akademik, dan penguatan karakter.

>>> 5 Tanda Tubuh dan Pikiran Membutuhkan Istirahat Mental

Selain itu, kementerian merancang peningkatan kualitas layanan SMK yang bermitra dengan industri serta program pelestarian dan penginternasionalan bahasa Indonesia.