Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menyoroti kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dinilainya kerap meleset dari target keadilan sosial.

Menurut Djoko, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) terus dibayangi oleh teka-teki pembiayaan energi yang tidak pernah usai.

>>> Kinerja Unitlink Terpuruk, Pilihan Produk Perlu Disesuaikan Profil Risiko

Subsidi BBM menjadi salah satu pos pengeluaran yang paling menguras energi fiskal Indonesia.

Besaran subsidi BBM selalu naik turun setiap tahun, dipengaruhi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dan volume konsumsi masyarakat.

Konsumsi BBM Didominasi Kalangan Mampu

Djoko menyebut sektor transportasi menjadi penyumbang terbesar konsumsi BBM nasional dengan porsi 40 persen.

Namun, data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa 93 persen dari konsumsi BBM subsidi justru dinikmati oleh kalangan mampu pemilik kendaraan pribadi.

Hanya 4 persen dari total konsumsi BBM nasional yang dinikmati transportasi barang, sementara transportasi umum hanya sebesar 3 persen.

Menurut Djoko, solusi strategis yang diperlukan adalah percepatan program transportasi umum di tingkat daerah. Langkah ini krusial mengingat target Indonesia menjadi negara maju keempat di dunia pada 2045.

>>> OPPO Find X10 Pro Bocor: Kamera 200MP Ganda dan Baterai 8.000 mAh

Ia menilai program khusus untuk percepatan pembenahan transportasi umum di daerah harus diimplementasikan sejak sekarang.

Subsidi Motor Listrik Kurang Tepat

Djoko juga menyoroti kebijakan subsidi motor listrik.

Menurutnya, alokasi subsidi Rp5 juta untuk pembelian motor listrik akan lebih berdampak jika dialihkan untuk menstimulus pemda dalam membenahi transportasi umum.

Jika layanan transportasi umum dibenahi dengan baik, masyarakat yang menikmati manfaatnya akan jauh lebih banyak.

"Transportasi umum bukan sekadar alat mobilisasi, melainkan jaring pengaman ekonomi bagi masyarakat," ujar Djoko.

>>> 5 Rekomendasi Ruang Meeting Murah dan Kompetitif di Jakarta

Selain itu, transportasi umum dapat menciptakan efisiensi fiskal, mitigasi risiko sosial, meningkatkan keselamatan berkendara, mendorong pemerataan pembangunan, serta berdampak positif bagi lingkungan dan tata ruang kota.