Fokus Anggaran Belanja APBN 2027 Sebesar Rp4.106 Triliun Disahkan DPR
Kamis / 01-10-2026, 08:49 WIB
DPR RI mengesahkan RUU APBN 2027 dengan belanja Rp4.106 triliun guna mengejar target pertumbuhan ekonomi 6 persen.
Kamis / 01-10-2026, 08:49 WIB
DPR RI mengesahkan RUU APBN 2027 dengan belanja Rp4.106 triliun guna mengejar target pertumbuhan ekonomi 6 persen.
Kamis / 01-10-2026, 08:35 WIB
Pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi energi terbarukan mencapai Rp17.892 triliun hingga 2060 guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Kamis / 01-10-2026, 05:56 WIB
Pemerintah dan DPR RI sepakati target penciptaan lapangan kerja baru pada 2027 mencapai hingga 3,49 juta orang dengan peningkatan proporsi pekerja formal.
Kamis / 01-10-2026, 03:42 WIB
Pemerintah menetapkan aturan kenaikan Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk mobil listrik secara bertahap hingga mencapai 80 persen pada tahun 2030.
Kamis / 01-10-2026, 00:49 WIB
Pemerintah memperkuat sinergi lintas lembaga demi mempercepat transformasi ekonomi dan keuangan digital nasional melalui ajang FEKDI x IFSE 2026.
Rabu / 30-09-2026, 16:56 WIB
Mendagri Tito Karnavian menegaskan proses pemutakhiran data penerima bansos bersifat gratis dan meminta warga melaporkan agen yang memungut biaya.
Rabu / 30-09-2026, 15:35 WIB
Pemerintah menargetkan pembenahan data penerima bantuan sosial selesai pada akhir tahun 2026 dan uji coba penyaluran digital dimulai awal 2027.
Rabu / 30-09-2026, 15:14 WIB
Pemerintah melibatkan TNI, Polri, ASN, hingga masyarakat untuk memverifikasi data penerima bansos agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran.
Rabu / 30-09-2026, 12:14 WIB
Perkembangan industri hijau di Indonesia terganjal masalah kesenjangan keterampilan tenaga kerja atau skill gap yang dirasakan saat ini.
Rabu / 30-09-2026, 04:14 WIB
Pemerintah mengkaji opsi rehabilitasi narapidana narkotika untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan.
Selasa / 29-09-2026, 19:37 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan potensi besar perolehan ekonomi digital Indonesia dari kawasan ASEAN.
Selasa / 29-09-2026, 19:36 WIB
Mahkamah Konstitusi mewajibkan pemerintah memberikan alasan jelas serta notifikasi sebelum melakukan pemblokiran konten digital.