Pemerintah memperkuat sinergi lintas lembaga dan pelaku industri demi mempercepat transformasi ekonomi serta keuangan digital nasional. Langkah strategis tersebut mengemuka dalam rangkaian acara FEKDI x IFSE 2026.

Kegiatan ini berlangsung di Jakarta International Convention Center pada 24-26 September 2026. Gelaran ini menyoroti tiga pilar utama untuk mendorong daya saing global.

Pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,45 persen pada semester I-2026 menjadi penopang utama kestabilan sektor ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pentingnya dukungan kebijakan terkoordinasi.

Ekonomi digital Indonesia pada 2025 diperkirakan mendekati USD100 miliar. Angka tersebut diproyeksikan melonjak mencapai USD180-340 miliar pada 2030.

Perkembangan digitalisasi keuangan juga tecermin dari pemanfaatan QRIS. Hingga Juni 2026, layanan ini telah digunakan oleh 65,77 juta pengguna dan 44,86 juta merchant.

Sebanyak 96,68 persen dari total merchant tersebut merupakan pelaku UMKM. Nilai ekonomi digital Indonesia saat ini tercatat sebagai yang terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Tingkat digitalisasi di daerah juga terus diperluas oleh pemerintah. Sebanyak 518 dari 546 pemerintah daerah telah memiliki ekosistem digital mandiri.

Realisasi penerimaan pajak non-tunai daerah bahkan mencapai Rp165 triliun. Dukungan konektivitas berbasis low earth orbit satellite telah menjangkau 269 pemerintah daerah.

Pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia oleh Pemda dan K/L sudah dapat dipakai di e-katalog nasional mulai Oktober 2026.

Kerja sama e-katalog juga diperluas dengan marketplace serta UMKM.

Data OJK 2026 menunjukkan indeks inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,61 persen. Sementara itu, tingkat literasi keuangan berada di angka 69,57 persen.

Pencapaian tersebut melampaui rata-rata negara OECD secara keseluruhan. Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI turut diperluas untuk verifikasi otomatis KYC.