Surat Viral soal Non ASN Jadi CPNS, Kemenkes Tegaskan Tidak Ada Pengangkatan Tanpa Seleksi
sekolah-MarandaP-
Peredaran surat berkop Kementerian Kesehatan yang menyebut rencana pengalihan tenaga kesehatan Non ASN menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) memicu perbincangan luas di media sosial.
Dokumen bernomor KP.01.01/D.I/2611/2026 tertanggal 2 April 2026 tersebut ditandatangani Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan, dr. Sunarto. Isi surat menyinggung rencana pengusulan tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk perubahan status kepegawaian.
Informasi itu segera menimbulkan berbagai spekulasi, terutama terkait syarat bagi tenaga kesehatan yang telah memiliki masa kontrak minimal enam bulan per 1 April 2026.
Banyak pihak kemudian mempertanyakan apakah tenaga kesehatan Non ASN benar-benar dapat diangkat menjadi CPNS tanpa melalui proses seleksi.
Kemenkes Tegaskan Hanya Pendataan
Kementerian Kesehatan memberikan penjelasan resmi terkait isi surat yang beredar tersebut.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menyampaikan bahwa dokumen itu tidak dimaksudkan sebagai perintah pengangkatan langsung tenaga kesehatan menjadi CPNS.
Ia menjelaskan bahwa fokus utama surat tersebut adalah melakukan pendataan secara rinci terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit vertikal Kemenkes.
Pendataan tersebut mencakup tenaga kesehatan yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun Non ASN.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari proses inventarisasi kebutuhan tenaga kesehatan sekaligus penyusunan basis data nasional untuk mendukung perumusan kebijakan kepegawaian ke depan.
Pengangkatan ASN Wajib Ikuti UU ASN
Proses pengadaan Aparatur Sipil Negara di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Regulasi tersebut menetapkan sejumlah prinsip yang wajib dipatuhi dalam setiap proses rekrutmen ASN.
Sistem Merit
- Manajemen ASN harus berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.
- Pengangkatan otomatis tanpa seleksi dinilai bertentangan dengan prinsip ini.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) yang menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya manusia aparatur harus dilakukan secara objektif dan adil.
Pengadaan ASN Dilakukan Terbuka
- Setiap instansi wajib mengumumkan kebutuhan jabatan secara terbuka.
- Pengisian jabatan ASN harus melalui proses rekrutmen yang transparan.
Kewajiban ini diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang ASN.
Baca juga: Sherina Munaf Repost Konten Perselingkuhan di TikTok, Publik Berspekulasi soal Baskara Mahendra
