Nama Aldrin Pratama Widjaja sempat masuk dalam pusaran perkara hukum di Malaysia akibat kesalahan identifikasi. Ia ditahan karena dianggap sebagai buronan kasus penipuan, meski sejak awal membantah tuduhan tersebut.

Perkara itu berakhir setelah pengadilan memastikan identitasnya berbeda dari sosok yang dicari aparat.

Awal kasus dari dugaan sebagai buronan

Penangkapan terjadi pada 13 November 2021. Saat itu, Aldrin disebut sebagai Datuk Paiman Shakimon, terpidana dalam perkara pemalsuan dokumen dan penipuan bernilai jutaan ringgit.

Kesamaan tertentu dalam data menjadi dasar dugaan tersebut. Namun, Aldrin menegaskan tidak memiliki kaitan dengan kasus yang dimaksud.

Ia kemudian menjalani proses hukum sambil berupaya menunjukkan perbedaan identitas melalui jalur resmi.

Pembuktian identitas melalui dokumen resmi

Dalam persidangan yang berlangsung hingga 2025, berbagai dokumen diajukan untuk menguji keabsahan identitas. Data dari Kedutaan Besar Republik Indonesia menjadi bagian penting dalam proses ini.

Paspor, kartu identitas, hingga dokumen pendukung lain dinyatakan sesuai dan sah atas nama Aldrin Pratama Widjaja.

Perbedaan tanggal lahir juga menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Aldrin tercatat lahir pada 1 Juni 1960, berbeda dengan data buronan yang dituduhkan.

Pada 12 Februari 2025, pengadilan memutuskan bahwa tuduhan tidak terbukti. Aldrin pun dinyatakan bebas dan tidak terkait dengan perkara tersebut.

Aktivitas bisnis sebelum kasus mencuat

Sebelum menghadapi proses hukum, Aldrin dikenal aktif dalam investasi dan perdagangan internasional. Ia pernah memimpin PT Danamulia serta terlibat dalam kerja sama investasi dengan PT Petroil Indonesia.

Nilai kesepakatan yang ia wakili mencapai 10 miliar euro atau sekitar Rp167 triliun pada saat itu, dengan fokus pada pengembangan sektor strategis.

Selain itu, aktivitas impor juga tercatat dalam jumlah besar melalui jaringan perdagangan lintas negara yang ia jalankan.

Identitas pribadi dijaga ketat

Aldrin merupakan warga negara Indonesia yang lahir pada 1 Juni 1960. Nama belakangnya kerap diasosiasikan dengan kelompok bisnis besar, meski tidak ada bukti resmi yang menguatkan hubungan tersebut.

Informasi mengenai keluarga, termasuk istri dan anak, tidak dipublikasikan. Data tersebut tetap berada dalam ranah privat.

Peristiwa yang dialaminya memperlihatkan konsekuensi serius dari kesalahan identifikasi dalam proses hukum lintas negara, yang baru dapat diselesaikan setelah melalui pembuktian panjang di pengadilan.