Pemerintah Siapkan Tiga Skenario Risiko untuk Antisipasi Defisit APBN Meleba

Pemerintah menyiapkan sejumlah skenario risiko guna mengantisipasi potensi pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah ini disusun untuk menghadapi ketidakpastian global yang dapat menekan stabilitas fiskal.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, berbagai simulasi sedang dibahas dalam forum terbatas pemerintah. Menurut dia, mempertahankan defisit di batas 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) akan semakin sulit tanpa penyesuaian kebijakan.

Ia menyebutkan, mempertahankan batas tersebut berpotensi menuntut pemangkasan belanja negara yang bisa berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi.

“Dengan berbagai skenario ini, defisit 3 persen sulit dipertahankan, kecuali mau memotong belanja dan pertumbuhan. Ini berbagai skenario yang perlu kita rapatkan secara terbatas,” kata Airlangga.

Pemerintah juga memperkirakan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang berpotensi melemah hingga Rp17.500 per dolar AS. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap berada di kisaran 5 persen meskipun melambat dari target awal.

Imbal hasil obligasi negara juga berpotensi meningkat hingga melampaui 7 persen. Dengan kondisi tersebut, pemerintah menyiapkan opsi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membuka ruang defisit APBN melampaui batas 3 persen terhadap PDB, seperti yang pernah diterapkan pada masa pandemi.

Tiga Skenario Risiko Fiskal

Pemerintah menyusun tiga skenario utama yang didasarkan pada asumsi meningkatnya ketegangan geopolitik global, khususnya jika konflik melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Skenario Pertama

  • Konflik berlangsung sekitar lima bulan.
  • Harga minyak mentah Indonesia (ICP) naik menjadi US$86 per barel.
  • Kurs rupiah melemah ke sekitar Rp17.000 per dolar AS.
  • Pertumbuhan ekonomi turun menjadi 5,3 persen.
  • Yield Surat Berharga Negara sekitar 6,9 persen.
  • Defisit APBN diperkirakan 3,18 persen dari PDB.

Dalam kondisi ini, tekanan fiskal masih relatif terkendali meskipun defisit melampaui batas yang selama ini dijaga pemerintah.

Skenario Kedua

  • Konflik berlangsung enam bulan.
  • Harga ICP meningkat menjadi sekitar US$97 per barel.
  • Kurs rupiah melemah hingga Rp17.300 per dolar AS.
  • Pertumbuhan ekonomi turun ke 5,23 persen.
  • Yield SBN meningkat menjadi 7,2 persen.
  • Defisit APBN diperkirakan 3,53 persen dari PDB.

Durasi konflik yang lebih panjang berpotensi memperdalam tekanan pada pasar keuangan dan memperbesar kebutuhan pembiayaan pemerintah.

Skenario Ketiga

  • Konflik berlangsung hingga sepuluh bulan.
  • Harga ICP melonjak menjadi sekitar US$115 per barel.
  • Kurs rupiah melemah ke Rp17.500 per dolar AS.
  • Pertumbuhan ekonomi turun ke sekitar 5,2 persen.
  • Yield SBN bertahan di kisaran 7,2 persen.
  • Defisit APBN diperkirakan mencapai 4,06 persen dari PDB.

Skenario ini menggambarkan tekanan fiskal paling berat karena lonjakan harga energi dan pelemahan nilai tukar yang lebih dalam.

Proyeksi Lonjakan Harga Minyak

Secara umum, pemerintah memperkirakan harga minyak mentah global bisa naik mendekati US$90 per barel jika konflik berlangsung lima bulan. Jika konflik berlangsung enam bulan, harga dapat menembus sekitar US$107 per barel.

Apabila ketegangan berlangsung hingga sepuluh bulan, harga minyak bahkan berpotensi melampaui US$130 per barel sebelum ditutup di sekitar US$125 per barel pada akhir tahun.

Baca juga: SPPG Mojosongo Klarifikasi Viral Menu MBG Fish and Chips, Porsi Terlihat Sedikit karena Pengemasan Vakum