Prabowo Sahkan PP 48/2025, Tanah Terlantar Bisa Ditertibkan Negara, Begini Isi dan Penjelasannya
Pemerintah resmi memberlakukan aturan baru terkait penertiban kawasan dan tanah terlantar melalui Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025.
Regulasi tersebut telah diteken Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan sejak 6 November 2025. Meski sudah berlaku, rincian kebijakan ini baru ramai dibahas pada awal Februari 2026.
Tanah Wajib Dimanfaatkan Secara Optimal
Dalam aturan tersebut, pemegang hak, izin, maupun konsesi diwajibkan mengusahakan serta memanfaatkan lahan yang dikuasai. Pemerintah menilai praktik pembiaran tanah tanpa aktivitas produktif selama ini memicu ketimpangan akses dan menurunkan produktivitas ekonomi.
Tanah dipandang memiliki fungsi sosial sehingga pengelolaannya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pemegang izin juga diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan pengusahaan secara berkala. Kewajiban administratif ini menjadi dasar evaluasi kepatuhan oleh pemerintah.
Proses Penertiban dan Tahapan Peringatan
Apabila lahan tidak diusahakan sesuai ketentuan, pemerintah dapat menetapkannya sebagai objek penertiban. Tahapannya meliputi identifikasi, verifikasi lapangan, hingga pemberian peringatan sebelum status terlantar ditetapkan.
Regulasi tersebut menegaskan bahwa kawasan yang sengaja tidak diusahakan atau dimanfaatkan oleh pemegang izin dapat menjadi objek penertiban kawasan terlantar.
Sektor yang Masuk Kategori Penertiban
Aturan ini mencakup berbagai sektor usaha berbasis izin atau konsesi, antara lain:
- Kawasan pertambangan
- Kawasan perkebunan
- Kawasan industri
- Kawasan pariwisata
- Kawasan perumahan atau permukiman skala besar
- Kawasan lain yang pemanfaatannya berbasis izin atau konsesi tanah dan ruang
Pemerintah menyusun kategori tersebut untuk memastikan penilaian dilakukan berdasarkan jenis kegiatan dan dasar legalitas penguasaan lahan.
Batas Waktu Minimal Dua Tahun
Untuk tanah dengan status hak guna, aturan menetapkan batas minimal dua tahun sejak hak diterbitkan. Jika dalam periode tersebut lahan tidak digarap atau dipelihara, tanah dapat dinilai sebagai terlantar.
Update Terbaru
Agenda Global MSP 2026 Bali Pertemukan Pakar Bahas Tata Ruang
Rabu / 18-11-2026, 12:35 WIB
Aset Pemerintah Belum Diasuransikan, OJK Ingatkan Risiko Beban APBN
Rabu / 18-11-2026, 12:35 WIB
Chery J6T CSH Siap Meluncur Masuki Segmen SUV Medium Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 12:35 WIB
Potongan Film Twilight Kembali Viral Kaitkan Robert Pattinson 007
Rabu / 18-11-2026, 12:35 WIB
Alasan Tia Mariatul Kibtiah Batasi Kolom Komentar Terungkap, Akui Banyak yang Lakukan Doxing
Rabu / 18-11-2026, 12:31 WIB
Kabar Baik buat Pelajar Indonesia, Hakim AS Anulir Pembatasan Visa Pelajar
Rabu / 18-11-2026, 12:30 WIB
Klarifikasi Mensos Terkait Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat dan Hutan Kota UI
Rabu / 18-11-2026, 12:28 WIB
Komitmen Zero Waste, MIND ID Manfaatkan 6,8 Juta Ton Sisa Produksi
Rabu / 18-11-2026, 12:28 WIB
Duel Spesifikasi Samsung Galaxy S26 Ultra dan iPhone 18 Pro Max
Rabu / 18-11-2026, 12:28 WIB
Produk Parfum Dijual di SPBU, David Beckham Tuntut Perusahaan Coty Rp748 Miliar
Rabu / 18-11-2026, 12:28 WIB
Oknum Guru SMPN Surabaya Dinonaktifkan Usai Pemeriksaan Haid Siswi, Alasannya Melatih Kejujuran
Rabu / 18-11-2026, 12:25 WIB
KY Siap Pindah ke IKN, Gedung Yudikatif Ditarget Rampung Akhir 2027
Rabu / 18-11-2026, 12:23 WIB
Ciri-Ciri Anak Terjerat Judol yang Perlu Diketahui Orang Tua
Rabu / 18-11-2026, 12:21 WIB






