Pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial tahap pertama tahun 2026 kepada jutaan keluarga di seluruh Indonesia. Program yang dicairkan pada Februari ini mencakup periode Januari hingga Maret.

Kementerian Sosial menyebut sekitar 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masuk dalam alokasi bansos tahap awal tahun ini. Karena itu, masyarakat diminta segera memastikan apakah namanya tercatat sebagai penerima.

Bansos Tahap 1 Mulai Cair Februari 2026

Dua program utama yang disalurkan pada tahap ini meliputi:

  • Program Keluarga Harapan (PKH).
  • Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Penerima merupakan keluarga yang telah terdaftar dalam basis data Kemensos dan memenuhi kriteria sebagai rumah tangga miskin atau rentan sesuai pemutakhiran terbaru.

Pencairan dilakukan secara bertahap sepanjang Februari 2026 untuk alokasi tiga bulan pertama tahun ini.

Cara Cek Daftar Penerima PKH dan BPNT 2026

Pengecekan dapat dilakukan secara mandiri melalui laman resmi Kemensos tanpa harus datang ke kantor desa.

  1. Kunjungi cekbansos.kemensos.go.id.
  2. Pilih wilayah sesuai KTP mulai dari provinsi hingga desa atau kelurahan.
  3. Masukkan nama lengkap sesuai KTP.
  4. Isi kode verifikasi.
  5. Klik “Cari Data”.

Jika terdaftar, sistem akan menampilkan status penerima, jenis bantuan, serta periode penyaluran.

Nominal Bantuan PKH dan BPNT 2026

BPNT Tahap 1

Setiap penerima BPNT memperoleh Rp200.000 per bulan. Karena dicairkan untuk tiga bulan sekaligus, total yang diterima mencapai Rp600.000.

PKH Tahap 1

Besaran bantuan PKH disesuaikan dengan komponen keluarga dalam satu rumah tangga, antara lain:

  • Ibu hamil atau nifas: Rp750.000.
  • Anak usia 0–6 tahun: Rp750.000.
  • Anak SD: Rp225.000.
  • Anak SMP: Rp375.000.
  • Anak SMA: Rp500.000.
  • Lansia usia 60 tahun ke atas: Rp600.000.
  • Penyandang disabilitas berat: Rp600.000.
  • Korban pelanggaran HAM berat: Rp2.700.000.

Total bantuan yang diterima dapat berbeda tergantung jumlah komponen dalam keluarga.

Tujuan Penyaluran Bansos

Program PKH dan BPNT bertujuan memperkuat daya beli keluarga kurang mampu sekaligus meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan.

Bantuan ini juga diharapkan membantu pemenuhan gizi keluarga, menekan angka stunting, serta mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal