Bansos PKH dan BPNT Tahap I 2026 Mulai Cair Februari Ini Jadwal dan Cara Cek Status di SIKS-NG
bansos--
Kabar pencairan bantuan sosial kembali dinantikan jutaan Keluarga Penerima Manfaat pada awal 2026. Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai untuk Tahap I disebut mulai disalurkan pada Februari, setelah banyak penerima mendapati saldo Kartu Keluarga Sejahtera masih kosong hingga akhir Januari.
Penyaluran PKH dan BPNT tahap pertama tidak berjalan serentak pada Januari karena pemerintah melakukan pemutakhiran data penerima di awal tahun anggaran. Proses ini mencakup verifikasi kelayakan dan pemadanan data kependudukan sebelum dana dikirimkan melalui bank penyalur.
Jadwal Penyaluran PKH dan BPNT Tahap I 2026
Penyaluran PKH dan BPNT Tahap I tahun 2026 disebut berlangsung mulai awal hingga pertengahan Februari. Dana disalurkan bertahap melalui bank Himpunan Bank Milik Negara ke rekening masing-masing penerima.
Pembersihan dan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di awal tahun menjadi alasan penyaluran tidak langsung masuk pada Januari. Data penerima bersifat dinamis, sehingga perubahan kondisi seperti pindah domisili, meninggal dunia, atau dinilai sudah mampu dapat memengaruhi status kepesertaan.
Dalam pemantauan sistem pendamping, banyak data penerima disebut sudah masuk tahap pencocokan rekening. Jika proses pengecekan rekening berhasil, tahapan berikutnya mengarah pada penerbitan perintah pembayaran, kemudian perintah pencairan dana, hingga instruksi pemindahbukuan ke rekening penerima.
Memahami Alur Status di SIKS-NG
Pergerakan status di SIKS-NG menjadi salah satu indikator proses penyaluran sedang berjalan. Tahap “Cek Rekening” menggambarkan pencocokan data perbankan penerima dengan data pusat.
Setelah “Berhasil Cek Rekening”, proses disebut berlanjut ke penerbitan Surat Perintah Membayar. Tahap berikutnya adalah terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana yang menjadi dasar transfer ke bank penyalur.
Langkah krusial sebelum dana masuk rekening adalah Standing Instruction, yakni instruksi agar bank menyalurkan dana ke rekening KPM. Pada tahap ini, pemindahbukuan disebut dilakukan maksimal 3 x 24 jam setelah instruksi berjalan.
Rincian Nominal PKH dan BPNT 2026
Besaran bantuan disesuaikan dengan kategori penerima. Berikut rincian nominal yang dicantumkan untuk 2026.
BPNT Sembako
- Nominal per tahap: Rp400.000
- Nominal per tahun: Rp2.400.000
- Keterangan: flat untuk semua KPM
PKH Ibu Hamil dan Nifas
- Nominal per tahap: Rp500.000
- Nominal per tahun: Rp3.000.000
- Keterangan: maksimal kehamilan ke-2
PKH Anak Usia Dini 0-6 Tahun
- Nominal per tahap: Rp500.000
- Nominal per tahun: Rp3.000.000
- Keterangan: perlu pemeriksaan Posyandu
PKH Lansia 70 Tahun ke Atas
- Nominal per tahap: Rp400.000
- Nominal per tahun: Rp2.400.000
- Keterangan: maksimal 1 orang per KK
PKH Penyandang Disabilitas Berat
- Nominal per tahap: Rp400.000
- Nominal per tahun: Rp2.400.000
- Keterangan: disabilitas berat
PKH Anak SD Sederajat
- Nominal per tahap: Rp150.000
- Nominal per tahun: Rp900.000
- Keterangan: wajib sekolah atau Dapodik
PKH Anak SMP Sederajat
- Nominal per tahap: Rp250.000
- Nominal per tahun: Rp1.500.000
- Keterangan: wajib sekolah atau Dapodik
PKH Anak SMA Sederajat
- Nominal per tahap: Rp333.000
- Nominal per tahun: Rp2.000.000
- Keterangan: wajib sekolah atau Dapodik
Cara Cek Status Penerima PKH dan BPNT Lewat HP
Pengecekan data penerima dapat dilakukan melalui laman cekbansos.kemensos.go.id. Pencarian dilakukan berdasarkan wilayah administrasi sesuai KTP serta nama lengkap penerima.
- Buka browser di ponsel.
- Ketik cekbansos.kemensos.go.id pada kolom alamat.
- Pilih provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, serta desa atau kelurahan sesuai data KTP.
- Masukkan nama lengkap penerima sesuai KTP.
- Isi kode captcha yang tampil.
- Klik “Cari Data” dan tunggu hasil pencarian.
Jika nama terdaftar, sistem akan menampilkan informasi bantuan serta periode penyaluran. Apabila periode masih menampilkan tahun sebelumnya, hal itu disebut dapat terjadi karena data belum diperbarui dan perlu dipantau secara berkala.
Alasan Saldo KKS Masih Nol
Saldo KKS yang belum terisi umumnya dikaitkan dengan ketidaksesuaian data kependudukan dan data perbankan. Perbedaan penulisan nama, NIK, atau tanggal lahir dapat membuat validasi rekening tidak lolos.
Selain faktor data, bantuan PKH juga dapat berhenti bila komponen dalam keluarga sudah tidak memenuhi syarat, misalnya anak lulus sekolah atau balita melewati batas usia. Dalam kondisi tertentu, keluarga masih berpeluang menerima BPNT meski komponen PKH tidak lagi ada.
Perbedaan Penyaluran via KKS dan PT Pos Indonesia
Skema penyaluran bansos 2026 disebut terbagi ke dua jalur, yakni transfer melalui KKS dan pencairan tunai melalui PT Pos Indonesia. Jalur KKS digunakan di wilayah yang akses perbankannya memadai, sedangkan Pos diprioritaskan untuk daerah 3T serta penerima yang memiliki keterbatasan mobilitas.
Untuk pencairan lewat Pos, penerima biasanya menunggu surat undangan dengan barcode. Proses pencairan disertai verifikasi, termasuk dokumentasi sebagai bukti penyaluran.
Tips Menjaga Keamanan KKS dan PIN
Penerima manfaat diminta menjaga kartu dan PIN secara mandiri. PIN tidak dianjurkan dibagikan kepada siapa pun, termasuk pihak yang mengaku membantu pencairan.
Jika kartu tertelan ATM atau terjadi kendala, penerima disarankan menghubungi petugas bank atau call center resmi. Dokumen seperti buku tabungan perlu disimpan karena dibutuhkan saat penggantian kartu.
Sanksi dan Pengawasan Ketepatan Sasaran
Pemerintah disebut menerapkan sanksi bagi pihak yang memalsukan data untuk memperoleh bansos. Sanksi dapat berupa pengembalian dana hingga proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku, serta pencatatan dalam daftar yang membuat penerima tidak bisa memperoleh bantuan di kemudian hari.
Masyarakat juga didorong memanfaatkan fitur usul dan sanggah untuk melaporkan penerima yang dinilai tidak layak, agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.
Arah Digitalisasi Bansos 2026
Pada 2026, integrasi data digital disebut semakin diperkuat dengan keterkaitan NIK, data perbankan, data sekolah, hingga data kesehatan. Kondisi ini menuntut penerima memastikan dokumen kependudukan sinkron agar proses penyaluran tidak tersendat.
Dengan pembaruan sistem yang makin otomatis, kesiapan dan kecocokan data menjadi faktor kunci agar bantuan dapat tersalurkan sesuai ketentuan.
