Cek Bansos Tampilkan Status Tidak untuk PKH BPNT PBI Ini Penjelasan Resmi dan Info KKS BNI 2026
Ilustrasi Bansos--
Perubahan status bantuan sosial menjadi “Tidak” pada aplikasi Cek Bansos belakangan memicu kekhawatiran di kalangan Keluarga Penerima Manfaat. Status PKH, BPNT, hingga PBI-JK yang sebelumnya aktif mendadak tidak tercantum, terutama sejak awal Februari 2026.
Laporan serupa muncul dari berbagai daerah. Kondisi ini terjadi bersamaan dengan proses pembaruan data bansos dan informasi pembagian ulang Kartu Keluarga Sejahtera oleh Bank BNI, serta pencairan bantuan tahap pertama yang belum masuk ke rekening penerima.
Kementerian Sosial menegaskan, perubahan status pada aplikasi Cek Bansos tidak selalu mencerminkan kondisi kepesertaan terkini. Data yang tampil di aplikasi kerap mengalami keterlambatan pembaruan, terutama pada awal tahun anggaran.
Arti Status Tidak pada Aplikasi Cek Bansos
Secara sistem, keterangan “Tidak” memang menandakan bantuan tidak aktif. Namun dalam praktiknya, status tersebut bisa muncul sementara akibat proses teknis pemutakhiran data yang sedang berjalan.
Beberapa faktor yang kerap memicu perubahan status antara lain sinkronisasi data awal tahun 2026, pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, hingga peralihan jalur penyaluran bantuan dari PT Pos Indonesia ke bank Himbara.
Selain itu, proses verifikasi data kependudukan serta perubahan komposisi keluarga juga dapat memengaruhi tampilan status di aplikasi.
Data Aplikasi Tidak Selalu Real Time
Aplikasi Cek Bansos menjadi sarana paling mudah bagi masyarakat untuk memantau kepesertaan bantuan. Namun, data yang ditampilkan bukanlah rujukan paling mutakhir.
Data paling aktual berada pada sistem SIKS-NG yang dikelola pendamping sosial di tingkat desa dan kelurahan. Pada masa transisi awal tahun, pembaruan data ke aplikasi publik bisa tertunda.
Karena itu, KPM tidak disarankan mengambil kesimpulan hanya berdasarkan tampilan aplikasi tanpa konfirmasi lanjutan.
Verifikasi Kepesertaan yang Paling Akurat
Untuk memastikan status kepesertaan, KPM disarankan menghubungi pendamping PKH atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di wilayah masing-masing.
Pendamping dapat mengecek status melalui SIKS-NG, mulai dari pencatatan DTKS, penetapan periode berjalan, hingga progres penyaluran bantuan.
Jika ditemukan ketidaksesuaian data, KPM dapat mengajukan sanggahan melalui aplikasi Cek Bansos dengan melampirkan dokumen pendukung sesuai ketentuan.
Pembagian Ulang KKS Bank BNI 2026
Isu lain yang turut beredar adalah pembagian ulang KKS oleh Bank BNI. Program ini bukan pendaftaran baru, melainkan tindak lanjut distribusi kartu yang belum tuntas pada periode sebelumnya.
Pembagian ulang ditujukan bagi KPM yang berpindah jalur penyaluran dari Pos ke bank dan belum mengambil KKS hingga batas akhir November 2025.
Jadwal dan lokasi pembagian tidak seragam secara nasional. Pelaksanaan menyesuaikan kesiapan masing-masing daerah dengan pendampingan Dinas Sosial setempat.
Update Pencairan PKH dan BPNT Tahap 1
Per awal Februari 2026, progres pencairan bantuan tahap pertama menunjukkan perkembangan, meski dana belum masuk ke rekening KPM.
Tahap Surat Perintah Pencairan Dana dan Surat Perintah Membayar di sebagian besar wilayah telah selesai. Namun proses Standing Instruction, yakni pemindahbukuan dana ke rekening penerima, masih berlangsung.
Berdasarkan pola tahun sebelumnya, pencairan diperkirakan berlangsung pada pertengahan hingga akhir Februari, bergantung kesiapan data di masing-masing daerah.
Besaran Bantuan PKH dan BPNT 2026
Nominal bantuan PKH bervariasi sesuai komponen keluarga, mulai dari bantuan anak usia sekolah hingga lansia dan penyandang disabilitas. Pencairan dilakukan empat tahap dalam setahun.
Sementara BPNT diberikan sebesar Rp200.000 per bulan atau Rp600.000 untuk tahap pertama selama tiga bulan.
Total bantuan yang diterima setiap keluarga berbeda-beda, menyesuaikan jumlah komponen yang terdaftar.
Imbauan bagi KPM
Kemensos mengimbau KPM tidak mudah percaya informasi tidak resmi yang beredar di media sosial. Seluruh layanan bansos tidak dipungut biaya.
KPM juga diminta menjaga keamanan KKS dengan tidak membagikan PIN kepada pihak lain dan menghindari pengecekan saldo berulang di ATM.
Perubahan status di aplikasi Cek Bansos pada awal tahun sebagian besar bersifat teknis. Selama tidak ada pemberitahuan resmi dari pendamping sosial atau Dinas Sosial setempat, bantuan belum tentu dihentikan.
