“Kami melakukan ground check dengan mendatangi penerima manfaat. Dari sekitar 35 juta yang terdata, baru 12 juta yang sudah kami datangi satu per satu,” ujar Saifullah Yusuf.

Dari hasil peninjauan lapangan, ditemukan sejumlah penerima yang tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bansos.

Untuk memastikan akurasi data, Kemensos menggandeng sejumlah lembaga dalam proses verifikasi lanjutan.

“Kami bekerja sama dengan PPATK untuk melihat apakah ada penerima yang terlibat judi online, dan dengan BKN untuk mengecek apakah masih ada ASN yang menerima bansos,” tuturnya.

Ia menyebut proses koreksi dilakukan secara bertahap dan menghasilkan pengalihan jutaan penerima dari program bansos.

“Alhamdulillah, jutaan sudah dialihkan karena memang faktanya ada yang tidak sesuai di lapangan,” lanjutnya.

Target Graduasi 300 Ribu Keluarga pada 2026

Berdasarkan hasil evaluasi, pemerintah menargetkan sekitar 300.000 Keluarga Penerima Manfaat akan lulus atau mengalami graduasi dari program bansos pada 2026.

Keluarga tersebut diharapkan mampu bertahan secara ekonomi melalui program pemberdayaan yang disiapkan pemerintah.

“Doakan saja 300 ribu itu bisa lulus. Ukurannya sederhana, kalau sudah bisa menghasilkan lebih dari bansos, berarti sudah mandiri,” kata Saifullah Yusuf.

Sebelumnya, pada Desember 2025, ratusan KPM Program Keluarga Harapan telah dinyatakan lulus dan tidak lagi menerima bansos. Mereka memperoleh bantuan modal usaha sebesar Rp5 juta.

Selain bantuan modal, pemerintah juga menyiapkan pendampingan berkelanjutan agar keluarga yang telah lulus benar-benar mandiri dan tidak kembali bergantung pada bantuan sosial.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menggeser kebijakan bansos dari bantuan konsumtif menuju pemberdayaan ekonomi jangka panjang.