“Kepemimpinan itu bukan soal kuasa, tapi soal pelayanan. Dan pelayanan yang baik dimulai dari kemampuan mendengarkan,” katanya.

Ia juga mengimbau aparat penegak hukum dan inspektorat daerah untuk tidak tinggal diam jika terbukti ada upaya sistematis untuk mengintimidasi warga yang melaporkan dugaan penyimpangan. “Rakyat berhak bicara. Mereka bukan musuh, tapi bagian dari solusi,” tandasnya.

in1

Menatap Masa Depan Desa yang Akuntabel
Kasus di Garut ini menjadi pengingat penting bahwa partisipasi publik adalah tulang punggung tata kelola desa yang baik. Di tengah arus digitalisasi dan literasi anggaran yang semakin meluas, warga kini tak lagi diam menyaksikan ketidakadilan. Mereka menggunakan ponsel pintar sebagai alat kontrol sosial—dan itu harus direspons dengan kebijakan, bukan teror.

Dengan sikap tegas dari Gubernur Jawa Barat, diharapkan kasus serupa tidak terulang. Lebih dari itu, momen ini bisa menjadi katalis bagi transformasi mental para pemimpin desa: dari budaya feodal yang anti-kritik menuju semangat kolaboratif yang berpihak pada rakyat.

Karena pada akhirnya, desa yang sejahtera bukan hanya yang infrastrukturnya bagus, tapi yang warganya berani bicara—dan didengar.