Dedi Mulyadi Tegas Bela Warga Garut yang Diancam Usai Kritik Dana Desa: Sudah Bukan Musimnya Anti-Kritik!

Hasyim Wijaya Senin 05-01-2026 17:20 WIB

Ukuran Teks

Kasus intimidasi terhadap warga Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, yang viral di media sosial pekan lalu, mendapat perhatian serius dari Gubernur Jawa Barat, H. Dedi Mulyadi. Melalui unggahan di akun Instagram resminya @dedimulyadi71 pada Minggu, 4 Januari 2025, Dedi menyatakan sikap tegasnya: tidak ada ruang bagi pejabat desa untuk membungkam kritik warga dengan ancaman atau tindakan intimidatif.

Kasus bermula ketika seorang warga setempat membagikan video di platform media sosial yang menyoroti kondisi infrastruktur desa yang memprihatinkan—jalan berlubang, saluran drainase rusak, dan dugaan ketidakadilan dalam penggunaan dana desa. Alih-alih mendapat respons konstruktif, sang warga justru dikabarkan mendapat tekanan dari pihak keluarga Kepala Desa (Kades) setempat. Aksi tersebut langsung memicu gelombang keprihatinan di kalangan netizen, terutama di Twitter dan TikTok, di mana tagar #BelaWargaGarut sempat menjadi trending.

Suara Rakyat Bukan Ancaman, Tapi Cermin Kinerja
Dalam unggahannya yang penuh penekanan, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kritik dari masyarakat bukanlah musuh, melainkan cermin yang jujur atas kinerja pemerintahan di tingkat desa.

“Manakala ada orang yang melakukan kritik—memposting pembangunan yang belum berkeadilan, jalan rusak, drainase rusak, saluran air rusak, rumah rakyat miskin yang tidak ada yang peduli—jangan pernah melakukan intimidasi atau pengancaman,” tegas Dedi dengan nada tegas namun penuh kebapakan.

Ia menambahkan bahwa di era keterbukaan informasi saat ini, setiap pejabat publik, termasuk kepala desa, wajib memiliki mental yang terbuka terhadap masukan—sekalipun kritik tersebut terasa menyakitkan atau menyoroti kegagalan. Menurutnya, sikap defensif dan reaktif terhadap suara warga justru mencerminkan kepemimpinan yang rapuh.

“Kalau ada warga yang menceritakan tentang jeleknya pembangunan, harus kita terima dengan lapang dada,” ujarnya.

“Sudah Bukan Musimnya Lagi Anti-Kritik”
Ungkapan Dedi Mulyadi—“Sudah bukan musimnya lagi kita anti kritik dan kita mencaci maki orang yang mengkritik kita”—menjadi viral dan dikutip luas oleh warganet sebagai pernyataan paling relevan dalam konteks demokrasi desa saat ini. Kalimat tersebut bukan hanya sindiran halus terhadap pihak yang diduga melakukan intimidasi, tetapi juga menjadi pengingat bagi seluruh aparatur pemerintahan di Jawa Barat tentang esensi pelayanan publik.

Di tengah semangat reformasi birokrasi dan transparansi anggaran desa yang digalakkan pemerintah pusat sejak 2015, tindakan seperti yang dilaporkan di Garut justru dianggap sebagai langkah mundur. Dana desa yang dialokasikan triliunan rupiah setiap tahun seharusnya menjadi alat pemberdayaan, bukan sumber konflik atau senjata politik untuk membungkam suara kritis.

Respons Publik dan Dorongan untuk Penegakan Hukum
Sejak video tersebut beredar, sejumlah organisasi masyarakat sipil, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pengawas anggaran desa serta komunitas jurnalis warga, menyerukan penyelidikan independen terhadap dugaan penyalahgunaan dana desa dan tindakan intimidasi terhadap warga.

Beberapa warganet di TikTok bahkan membuat konten edukatif yang menjelaskan cara melaporkan dugaan penyelewengan dana desa ke Inspektorat Daerah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sementara di Twitter, banyak pengguna yang meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Garut untuk segera turun tangan.

Gubernur: Transparansi Harus Jadi Budaya, Bukan Beban
Dalam kesempatan terpisah, Dedi Mulyadi juga menekankan pentingnya membangun budaya transparansi di tingkat desa. Menurutnya, desa yang sehat adalah desa yang terbuka terhadap evaluasi, dan kepala desa yang baik adalah yang mau mendengar, bukan yang hanya pandai beretorika di depan kamera.