Momentum untuk Perbaikan
Meski terdengar mengkhawatirkan, peringatan ini sekaligus menjadi peluang refleksi dan koreksi. Menurut Wijayanto, 2026 seharusnya menjadi tahun di mana Indonesia memperkuat fondasi ekonomi berbasis inklusivitas, transparansi, dan partisipasi rakyat—bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan semata.

Baca juga: Siapa Anak dan Istri Endipat Wijaya? Anggota DPR yang Sindir Ferry Irwandi Usai Penggalang Donasi 10 Miliar untuk Aceh, Ternyata dari Fraksi Partai Gerindra

“Pertumbuhan ekonomi yang sehat bukan hanya soal persentase PDB, tapi juga soal seberapa banyak rakyat biasa merasakan manfaatnya,” katanya.

Dengan pendekatan yang lebih hati-hati dan terukur, Indonesia masih memiliki ruang untuk menghindari jebakan-jebakan tersebut—asalkan pemerintah berani melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang sedang berjalan.

Menanti Pengungkapan Empat Jebakan Lainnya
Wijayanto menyatakan bahwa empat jebakan ekonomi lainnya akan diuraikan lebih lanjut dalam forum diskusi dan publikasi mendatang. Namun, peringatan awal soal KDMP ini sudah cukup menjadi lampu kuning bagi para perancang kebijakan di tingkat pusat maupun daerah.

Bagi masyarakat, isu ini juga penting untuk dicermati. Pasalnya, kegagalan program desa berpotensi berdampak langsung pada kesejahteraan jutaan keluarga di pedesaan—yang notabene merupakan tulang punggung perekonomian nasional.

Di tengah optimisme menuju Indonesia Emas 2045, tahun 2026 bisa menjadi titik uji krusial: apakah negeri ini mampu melangkah maju dengan fondasi yang kokoh, atau terjebak dalam ilusi pembangunan yang rapuh?