Transparansi dan Akuntabilitas Harus Jadi Prioritas
Dalam situasi krisis seperti bencana alam, kepercayaan publik terhadap pemerintah menjadi aset paling berharga. Bantuan yang diberikan bukan hanya soal angka dan logistik, tapi juga simbol solidaritas, empati, dan tanggung jawab negara terhadap warganya.

Kementerian Pertanian kini dituntut untuk segera memberikan klarifikasi resmi terkait kejanggalan harga beras dan rincian pos anggaran “lainnya” yang bernilai miliaran rupiah. Masyarakat berhak tahu:

Baca juga: Siapa Bonnie Blue? Bintang Film Dewasa Inggris, yang Ditangkap di Bali Karena Buat Konten Asusila Bersama 17 Pria Asing Lewat Acara Tur Bang Bus

Apakah satuan yang digunakan memang kilogram atau karung?
Bagaimana proses pengadaan dan distribusi dilakukan?
Siapa pihak rekanan yang ditunjuk?
Dan yang paling penting: apakah dana tersebut benar-benar sampai ke tangan korban tanpa potongan?
Penutup: Bantuan Harus Menyelamatkan, Bukan Membebani
Ketika bencana melanda, yang dibutuhkan bukan hanya kecepatan, tapi juga kejujuran. Jika bantuan pangan—yang seharusnya menjadi penyelamat di tengah kelaparan dan keputusasaan—justru dibebani oleh praktik tidak transparan, maka kepercayaan rakyat akan runtuh lebih cepat daripada bangunan yang roboh oleh gempa.

Kini, mata publik tertuju pada Kementan. Apakah mereka akan menjawab dengan transparansi penuh, atau memilih diam dan membiarkan kecurigaan terus tumbuh? Di tengah duka rakyat Sumatera, integritas institusi negara sedang diuji.