Gerindra Pecat Bupati Aceh Selatan Mirwan: Umrah Saat Rakyat Dilanda Bencana, Etika Kepemimpinan Dipertanyakan

Hasyim Wijaya Sabtu 06-12-2025 15:55 WIB

Ukuran Teks

Partai Gerindra mengambil langkah tegas dengan memecat Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan, dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Kabupaten Aceh Selatan. Keputusan ini diambil menyusul kontroversi yang melanda sang bupati, yang diketahui tengah menjalani ibadah umrah bersama keluarganya di tengah situasi darurat bencana di wilayah yang dipimpinnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Sugiono, secara resmi mengumumkan pemberhentian tersebut melalui keterangan tertulis pada Jumat (5/12/2025). Dalam pernyataannya, Sugiono menyatakan kekecewaan mendalam terhadap sikap dan kepemimpinan Mirwan yang dianggap tidak mencerminkan empati dan tanggung jawab pada masa krisis.

“Tadi saya dilaporkan mengenai Bupati Aceh Selatan yang juga merupakan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Aceh Selatan. Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan,” ujar Sugiono.

Bencana Melanda, Pemimpin Malah Umrah
Polemik ini mencuat setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan bahwa Mirwan tidak mengantongi izin resmi dari pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Padahal, pada saat yang sama—akhir November hingga awal Desember 2025—Kabupaten Aceh Selatan sedang dilanda banjir bandang dan tanah longsor yang mengakibatkan kerusakan parah di sejumlah kecamatan.

Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Selatan, lebih dari 3.000 warga terdampak, puluhan rumah hancur, infrastruktur jalan terputus, dan akses ke sejumlah desa terisolir akibat bencana tersebut. Dalam kondisi darurat seperti itu, kehadiran pemimpin daerah di lapangan sangat dibutuhkan untuk memberikan arahan, koordinasi, dan dukungan moral kepada para korban.

Namun, justru di tengah kesulitan warganya, Mirwan memilih pergi ke tanah suci untuk menjalankan ibadah umrah—sebuah keputusan yang menuai kritik luas dari masyarakat sipil, akademisi, hingga kalangan aktivis sosial.

Respons Publik dan Tekanan Moral
Media sosial dan platform berita lokal dipenuhi unggahan warga yang menyuarakan kekecewaan atas ketidakhadiran sang bupati. Banyak yang mempertanyakan integritas kepemimpinan seseorang yang memilih pergi meninggalkan konstituennya saat mereka membutuhkannya paling mendesak.

“Saat anak-anak kami kedinginan di pengungsian, bupati malah berfoto di depan Ka’bah. Ini bukan soal umrahnya, tapi soal waktu dan konteksnya yang salah,” ujar seorang warga Kecamatan Labuhan Haji yang enggan disebutkan namanya.

Desakan publik untuk memberikan sanksi terhadap Mirwan pun menguat. Tidak hanya dari masyarakat Aceh Selatan, tetapi juga dari berbagai elemen nasional yang menilai bahwa keputusan tersebut merupakan ujian nyata terhadap komitmen partai terhadap etika kepemimpinan dan akuntabilitas publik.

Langkah Tegas Gerindra: Pemecatan sebagai Bentuk Pertanggungjawaban
Menanggapi tekanan tersebut, DPP Gerindra akhirnya mengambil keputusan final. Sugiono menegaskan bahwa keputusan untuk memberhentikan Mirwan dari jabatan Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan bukan hanya merupakan bentuk sanksi internal, tetapi juga komitmen moral partai terhadap nilai-nilai kepemimpinan yang bertanggung jawab.

“Oleh karena itu DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” tegas Sugiono.

Langkah ini juga menjadi sinyal kuat bahwa Gerindra tidak akan mentolerir sikap apatis apalagi abai dari kader-kadernya yang memegang jabatan publik, terutama di saat masyarakat sedang menghadapi ujian berat akibat bencana alam.