Akun @benny_wiseguy menulis:

“Bukan begitu area disabilitas—jika belum/tidak dipakai, bukan berarti boleh ditempati. Jika ada disabilitas yang mau pakai, mereka harus diprioritaskan dan lebih berhak.”

Baca juga: Indrawatiluh Viral di Media Sosial: Wanita Hindu Asal Bali yang Umrah dan Tawaf di Makkah, Picu Perdebatan Sengit

Sementara akun @avicenna__13 berkomentar:

“Bapak yang baju loreng mending diem tadi—kelihatan bijak. Malah ngomong, yo ambyar pak.”

Namun yang paling menyentuh adalah komentar dari @forestgreen1802:

“Nah, reformasi kepolisian sebaiknya dimulai dari hal-hal seperti ini. Polisi harus jadi contoh taat aturan, jangan kasih contoh langgar aturan.”

Refleksi atas Hak Disabilitas dan Tanggung Jawab Aparat
Insiden ini bukan sekadar soal parkir sembarangan. Lebih dari itu, ia menyentuh isu hak aksesibilitas, kesetaraan, dan tanggung jawab institusi negara dalam menjunjung tinggi prinsip inklusivitas.

Di tengah upaya pemerintah memperkuat layanan ramah disabilitas—termasuk di bandara-bandara besar seperti Juanda—tindakan seperti ini justru merusak citra dan menghambat progres menuju masyarakat yang benar-benar inklusif.

Pertanyaannya kini: apakah kepolisian akan menindaklanjuti kejadian ini dengan evaluasi internal? Ataukah ini hanya akan berlalu sebagai “viral sesaat” tanpa konsekuensi nyata?

Masyarakat menunggu bukti nyata bahwa aparat penegak hukum benar-benar siap menjadi pelopor, bukan penghalang, dalam membangun ruang publik yang adil bagi semua.