Solusi yang paling masuk akal?

Hapus jabatan “Utusan Presiden Bidang Pariwisata” — atau ubah menjadi posisi berbasis kompetensi, dengan seleksi terbuka, wawancara publik, dan audit kinerja tahunan.
Ganti Zita Anjani dengan tokoh yang punya rekam jejak nyata: misalnya, direktur BPTP (Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), pakar pariwisata dari UI atau ITB, atau CEO perusahaan pariwisata yang sukses membangun destinasi lokal.
Buat aturan baru: Setiap pejabat yang diundang ke forum akademik wajib hadir, atau memberikan alasan tertulis yang dapat diverifikasi. Pelanggaran = sanksi administratif.

in1

Baca juga: Tasya Farasya Dikabarkan Ajukan Gugatan Cerai, Mama Ala Jadi Sorotan: Unggahan Misterius Picu Spekulasi Luas
Pelajaran Penting untuk Generasi Muda
Insiden ini bukan cuma soal Zita Anjani. Ini adalah pelajaran hidup bagi generasi milenial dan Gen-Z:

Jabatan bukan hak, tapi amanah.
Kehadiran bukan sekadar foto, tapi kontribusi.
Akuntabilitas bukan pilihan, tapi kewajiban.
Generasi muda Indonesia tidak butuh tokoh yang tampil di TV karena nama ayahnya. Mereka butuh pemimpin yang bisa menjawab pertanyaan sulit, yang rela turun ke desa-desa, yang mengerti betul bagaimana caranya membuat wisatawan asing ingin kembali ke Indonesia — bukan hanya karena keindahan alamnya, tapi karena sistemnya yang transparan dan manusiawi.