Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan satu pekerja meninggal dunia akibat ledakan di Kilang Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM Migas) Cepu, Blora, Jawa Tengah, pada Rabu, 18 November 2026.

Ledakan terjadi di Tangki Nomor T-143 sekitar pukul 09.30 WIB. Menurut ESDM, saat itu kilang sedang menjalani kegiatan pemeliharaan terencana dan tidak beroperasi, sementara para pekerja melakukan pembersihan fasilitas. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 11.00 WIB.

Korban yang meninggal adalah pekerja pihak ketiga bernama Karjo, 59 tahun, warga Cepu. Ia mengalami luka bakar serius hingga sekitar 90 persen dan sempat dirawat di RSUD dr R. Soeprapto Cepu. Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menyampaikan korban meninggal dunia pada Rabu sore, sekitar pukul 17.00 WIB.

Dugaan Sementara: Sisa Gas di Tangki Kosong

Polisi menduga ledakan terjadi ketika korban membersihkan tangki minyak yang sudah dalam kondisi kosong, tetapi masih menyimpan sisa gas di dalamnya. Gas yang belum sepenuhnya terbuang itu diduga memicu kebakaran dan ledakan saat proses pembersihan berlangsung.

Kapolres Blora AKBP Inggal Widya Perdana menjelaskan dugaan tersebut berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara sementara. Penyelidikan lebih lanjut masih dilakukan untuk memastikan rangkaian penyebab insiden secara utuh.

Investigasi Gabungan dan Klarifikasi Video Viral

ESDM memastikan tim dari Direktorat Teknik dan Lingkungan Ditjen Migas sudah berada di lokasi bersama aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi mendalam. Kementerian juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban.

Di sisi lain, ESDM meluruskan beredarnya foto dan video di media sosial yang diklaim sebagai dokumentasi ledakan di Cepu. Sebagian visual itu merupakan dokumentasi kebakaran di Central Processing Plant (CPP) Gundih pada 2020, sehingga bukan gambaran kejadian pada 18 November 2026.

Kilang PPSDM Migas Cepu dalam kondisi normal difungsikan untuk mendukung kegiatan pelatihan tenaga industri sektor minyak dan gas bumi serta pelaksanaan uji kompetensi. Masyarakat diminta menunggu hasil resmi investigasi dan tidak menyebarkan dokumentasi yang belum terverifikasi.