Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengajak seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan hilirisasi komoditas tambang.

Langkah pengawasan ini diperlukan agar manfaat dari kebijakan tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah.

Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian ESDM Tirta Nugraha Mursitama menyampaikan pentingnya mekanisme kontrol tersebut.

Pengawasan dari pemerintah pusat hingga tingkat daerah akan menjamin transparansi serta perbaikan di lapangan.

Pihaknya juga meminta komitmen pemberian izin prioritas bagi kegiatan pertambangan di daerah agar sesuai tujuan.

Izin prioritas ini diberikan kepada kelompok tertentu seperti koperasi, BUMN, BUMD, serta badan usaha keagamaan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menegaskan bahwa izin prioritas harus beralamat di daerah tambang tersebut.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal serta kesiapan pengusaha daerah juga menjadi fokus utama.

Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan dibutuhkan untuk menghadapi tantangan sektor ini.

Berbagai isu pemerataan manfaat kekayaan alam ini dibahas dalam acara dialog yang disiarkan oleh media nasional.