Alokasi Dana Bagi Hasil dinilai belum cukup untuk membiayai pemulihan dampak lingkungan akibat tambang.

Ketua Komite II DPD RI Badikenita BR Sitepu menyampaikan pandangan tersebut dalam program Senator Menyapa.

Menurutnya, dana bagi hasil tidak bisa menjadi satu-satunya sumber pembiayaan untuk mengatasi kerusakan.

Pemerintah pusat juga perlu memastikan pembangunan ekonomi di sekitar masyarakat berjalan dengan baik.

Perhitungan yang hanya mengandalkan dana bagi hasil dipastikan tidak akan pernah mencukupi kebutuhan.

Pembangunan di sekitar wilayah penduduk harus ditingkatkan agar manfaat sumber daya alam bisa dirasakan.

Pembagian dana tersebut juga dinilai belum proporsional di tengah kebijakan efisiensi anggaran saat ini.

Daerah sangat membutuhkan anggaran tambahan untuk memperbaiki jalan, jembatan, dan persoalan lingkungan.

Pengelolaan sumber daya melalui hilirisasi dinilai mampu memberikan dampak ekonomi yang jauh lebih besar.

Langkah hilirisasi tersebut diyakini dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar wilayah.

Sebaliknya, kegiatan ekspor tanpa pengolahan lanjutan hanya akan memberikan hasil kecil bagi daerah.

Badikenita menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang optimal melalui proses hilirisasi sangat penting untuk menggerakkan perekonomian lokal.

Jika potensi tersebut hanya diekspor tanpa pengolahan lebih lanjut, manfaat ekonomi yang kembali ke daerah dipastikan akan sangat kecil.