Partai Yisrael Beiteinu mengusulkan rancangan undang-undang baru untuk membatasi masa jabatan perdana menteri Israel menjadi maksimal delapan tahun.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengubah undang-undang dasar negara agar kepala pemerintahan tidak bisa memegang kekuasaan dalam durasi yang sangat panjang.

Kelompok politik pimpinan Avigdor Lieberman itu telah melakukan koordinasi dengan berbagai partai Zionis lain guna membahas proposal tersebut.

Ketua fraksi parlemen Yisrael Beiteinu, Oded Forer, menyatakan bahwa delapan tahun merupakan waktu yang cukup ideal untuk memimpin sebuah negara.

Ia juga menilai negara seharusnya tidak menghadapi situasi di mana urusan hukum pribadi pemimpin menjadi bagian tak terpisahkan dari tata kelola pemerintahan.

Selain pembatasan durasi tugas, proposal itu turut menyediakan mekanisme untuk mengakhiri masa jabatan pemimpin jika terindikasi melakukan pelanggaran moral.

Sejauh ini, undang-undang di Israel sama sekali tidak menetapkan batas waktu bagi seorang perdana menteri untuk berkuasa.

Aturan yang berlaku saat ini juga tidak mewajibkan seorang pemimpin pemerintahan untuk mundur ketika sedang menghadapi proses dakwaan hukum.

Apabila disahkan secara resmi, regulasi baru ini berpotensi berdampak langsung terhadap masa depan politik petahana Benjamin Netanyahu.

Benjamin Netanyahu saat ini diketahui sedang menjalani proses persidangan atas sejumlah kasus korupsi yang membelitnya.

Politikus tersebut telah memegang posisi perdana menteri selama lebih dari 19 tahun dan tercatat sebagai yang terlama dalam sejarah Israel.

Usulan undang-undang tersebut juga mencakup larangan bagi anggota Knesset yang didakwa melakukan pelanggaran serius untuk membentuk pemerintahan.

Hingga saat ini, belum ada jadwal resmi yang ditetapkan untuk melaksanakan pemungutan suara terhadap rancangan undang-undang tersebut.