Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menantikan penerbitan aturan resmi dari pemerintah pusat terkait penyaluran dana kurang bayar.

Dana kurang bayar Dana Bagi Hasil tersebut diperkirakan mencapai Rp3 triliun.

Anggaran ini diproyeksikan menjadi salah satu komponen penting dalam pembiayaan APBD DKI Jakarta 2027.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo menyatakan kesepakatan prinsip telah tercapai dalam pembahasan bersama Menteri Keuangan.

Presiden juga telah menyampaikan arahan agar proses kekurangan penyaluran dana tersebut segera direalisasikan.

Meski demikian, pihak Pemprov DKI masih menunggu aturan teknis berupa Peraturan Menteri Keuangan sebagai landasan hukum pencairan.

Aturan tersebut diharapkan dapat segera terbit pada akhir bulan November ini.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya menyampaikan kebutuhan pembiayaan APBD 2027 mencapai sekitar Rp7,5 triliun.

Dana kurang bayar DBH direncanakan menutupi sebagian kebutuhan tersebut, sementara sisanya melalui skema pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan infrastruktur tersebut, Pemprov DKI terus melakukan koordinasi intensif bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Selain itu, langkah alih skema pendanaan dari penerbitan obligasi daerah menjadi pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur ditempuh guna menyiasati kondisi pasar serta tingkat suku bunga yang tinggi.

Dukungan Kementerian Dalam Negeri turut diharapkan dapat memberikan keringanan berupa tenor pinjaman yang lebih panjang agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berlebihan.