Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk mengubah skema pembiayaan pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan sebelumnya. Langkah tersebut dilakukan dengan membatalkan rencana penerbitan obligasi daerah.

Sebagai gantinya, pemda mengalihkan opsi pendanaan dengan mengajukan pinjaman sebesar Rp4,5 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur atau PT SMI.

Pertimbangan Kondisi Pasar dan Suku Bunga

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo menyampaikan bahwa perubahan skema itu sudah dibahas bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

Salah satu pertimbangan utama peninjauan ulang tersebut adalah kondisi pasar obligasi yang sedang berada dalam tekanan serta tingkat suku bunga yang relatif tinggi.

Pinjaman melalui PT SMI diharapkan mampu memberikan tingkat suku bunga yang lebih kompetitif. Dana tersebut diprioritaskan untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur.

Pemprov DKI juga mengupayakan agar tenor pinjaman tersebut bisa berdurasi lebih panjang. Tujuannya agar beban pembayaran tidak terlalu memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan total kebutuhan pembiayaan di dalam APBD 2027 mencapai sekitar Rp7,5 triliun.

Sebesar Rp3 triliun dari total kebutuhan itu direncanakan tertutupi lewat kurang bayar Dana Bagi Hasil.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa pemerintah pusat tidak menyetujui rencana penerbitan obligasi daerah. Pusat mengkhawatirkan opsi tersebut berpotensi menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya.