Kementerian Perindustrian memaparkan bahwa kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu berhasil memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Kontribusi ekonomi tersebut mencapai angka Rp592,89 triliun yang terhitung mulai dari tahun 2020 hingga kurun waktu 2025.

Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin Sri Bimo Pratomo menyampaikan rincian capaian tersebut dalam sebuah acara diskusi di Jakarta Selatan.

Fasilitas HGBT ini mencakup tujuh sektor industri utama yang berhak menerima alokasi khusus dari pemerintah.

Sektor yang dimaksud terdiri dari industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, hingga sarung tangan karet.

Rincian Kontribusi Ekonomi Kebijakan Gas

Bimo menjelaskan bahwa akumulasi nilai tersebut mencakup realisasi penjualan, pembayaran pajak, hingga penanaman investasi.

Peningkatan penjualan tercatat menyumbang nilai sebesar Rp351,98 triliun selama periode tersebut.

Selain itu, terdapat peningkatan penerimaan pajak negara yang mencapai angka Rp38,30 triliun.

Sektor investasi juga mengalami lonjakan senilai Rp158,68 triliun dari para penerima manfaat fasilitas.

Kebijakan ini turut menekan angka subsidi pupuk dengan penurunan sebesar Rp43,93 triliun.

Pemerintah menilai pengurangan penerimaan negara tertutupi dengan multiplier effect yang mencapai lima kali lipat.

Kemenperin terus mendorong regulasi yang pro terhadap industri guna menjaga kepastian pasokan dan harga energi.

Pemerintah saat ini juga tengah menyusun Rancangan Peraturan Presiden untuk memperkuat tata kelola gas bumi.

Regulasi tersebut diharapkan mampu memprioritaskan sektor industri tanpa menempatkannya pada posisi paling belakang.