Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas genosida terhadap kelompok etnis Rohingya dalam operasi militer di Negara Bagian Rakhine utara pada 2017.

Putusan yang dibacakan di Den Haag, Belanda, pada 20 November 2026 tersebut menjadi kali pertama sebuah negara dinyatakan melakukan genosida oleh pengadilan internasional.

Temuan Pelanggaran dan Perintah Pengadilan

Keputusan tersebut ditetapkan melalui pemungutan suara sembilan berbanding enam oleh majelis hakim.

Pengadilan menyimpulkan bahwa pasukan keamanan Myanmar melakukan pembunuhan terhadap ribuan warga sipil dan kekerasan ekstrem.

Hakim Yuji Iwasawa membacakan temuan mengenai pelanggaran Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.

Warga Rohingya yang berusaha menyelamatkan diri menuju Bangladesh turut menjadi sasaran kekerasan yang melampaui operasi keamanan.

ICJ memerintahkan Myanmar mengambil langkah segera untuk menyelidiki individu terlibat serta memfasilitasi pemulangan yang aman.

Selain itu, Myanmar diwajibkan memulihkan properti, menyediakan rehabilitasi, dan memberikan kompensasi atas kerugian korban.

Latar Belakang Hukum dan Respons Internasional

Perkara ini bermula dari operasi militer Myanmar pada Agustus dan September 2017 yang menewaskan ribuan warga dan memaksa lebih dari 700.000 orang mengungsi ke Bangladesh.

Gambia kemudian mengajukan perkara terhadap Myanmar ke ICJ pada November 2019 dengan dukungan penuh dari Organisasi Kerja Sama Islam.

Pengacara Arsalan Suleman yang memimpin tim hukum Gambia menegaskan bahwa kemenangan hukum ini sangat penting untuk menegakkan akuntabilitas negara.

Meskipun berbeda dari proses Mahkamah Pidana Internasional yang mengadili individu, putusan ini menjadi dasar tekanan diplomatik yang kuat.