Mahkamah Internasional atau ICJ secara resmi menetapkan Myanmar bersalah atas tindakan genosida terhadap kelompok etnis muslim Rohingya.

Putusan bersejarah ini menandai kali pertama sebuah negara dinyatakan bertanggung jawab penuh atas tindakan genosida di tingkat global.

Keputusan tersebut dikeluarkan dengan perolehan suara 9 berbanding 6 setelah melalui proses pengadilan yang mendalam.

Hakim Yuji Iwasawa membacakan putusan yang menyatakan Myanmar melanggar Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.

Pelanggaran tersebut terjadi selama operasi militer yang dilancarkan di wilayah negara bagian Rakhine bagian utara.

Mahkamah menemukan bahwa pasukan keamanan Myanmar telah membunuh ribuan warga sipil Rohingya secara sistematis.

Selain pembunuhan massal, aparat keamanan juga melakukan tindakan kekerasan seksual secara luas di lapangan.

Kekerasan ekstrem turut diarahkan kepada anak-anak serta warga yang sedang melarikan diri menuju Bangladesh.

Para hakim menyimpulkan bahwa skala serta metode kekerasan yang digunakan melampaui batas operasi militer biasa.

Tindakan tersebut mencerminkan niat yang jelas untuk memusnahkan sebagian besar populasi Rohingya di wilayah itu.

Mahkamah juga menilai Myanmar telah gagal memenuhi kewajiban hukum untuk menghukum para pelaku kejahatan.

ICJ kemudian memerintahkan pemerintah Myanmar agar mengambil langkah segera dan efektif guna menyelidiki pihak-pihak terkait.

Negara tersebut juga harus memfasilitasi pemulangan yang aman, sukarela, serta bermartabat bagi warga Rohingya.

Myanmar diwajibkan memulihkan atau mengganti properti warga yang rusak serta memberikan rehabilitasi fisik dan psikologis.

Kompensasi finansial juga harus diserahkan kepada para korban dari etnis Rohingya atas kerugian yang tidak dapat dipulihkan.