Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan memberikan penjelasan terkait rencana translokasi badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon.

Rencana pemindahan satwa langka tersebut bukanlah gagasan baru yang mendadak muncul.

Kajian Ilmiah Habitat Kedua

Menteri Kehutanan memastikan keputusan relokasi tidak akan diambil tanpa rekomendasi para ilmuwan.

Gagasan pembentukan populasi liar kedua sudah berkembang sejak lama berdasarkan pertimbangan ancaman kelangsungan hidup satwa.

Potensi ancaman tersebut mencakup aktivitas vulkanologi, tsunami, wabah penyakit, hingga perkawinan sedarah.

Penolakan dan Sorotan Publik

Wacana pemindahan badak bercula satu ini menuai penolakan dari pemerintah daerah dan warga setempat.

Selain itu, para aktivis mahasiswa menyoroti penerbitan izin wilayah usaha pertambangan di perairan sekitar kawasan konservasi.

Respons Kementerian ESDM dan Sikap Menteri Lingkungan Hidup

Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan tidak ada izin tambang yang dikeluarkan di lokasi tersebut.

Meskipun demikian, Kementerian Lingkungan Hidup tetap meminta agar perairan di sekitar kawasan konservasi itu dikeluarkan dari Wilayah Usaha Pertambangan guna menghindari risiko ekologis.

Di sisi lain, Balai Taman Nasional Ujung Kulon menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang membela pelestarian satwa tersebut.

Pemerintah memastikan bahwa Ujung Kulon akan tetap dipertahankan sebagai rumah utama badak jawa melalui pengamanan yang diperketat serta perbaikan ekosistem.