Pemerintah menetapkan regulasi resmi terkait besaran biaya pernikahan yang berlaku secara nasional bagi setiap pasangan calon pengantin.

Ketentuan tersebut membedakan antara lokasi pelaksanaan akad nikah di dalam kantor KUA serta lokasi di luar kantor KUA.

Rincian Tarif Resmi Nikah

Pasangan yang melaksanakan prosesi akad nikah di kantor KUA pada hari dan jam kerja tidak dikenakan biaya sepeser pun.

Layanan pencatatan nikah tersebut diberikan secara gratis tanpa ada pungutan biaya kepada petugas bagi masyarakat umum.

Sebaliknya, pasangan yang memilih melangsungkan akad di luar kantor KUA wajib membayar tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tarif resmi untuk pelaksanaan akad nikah di luar kantor KUA dipatok sebesar Rp600.000.

Nominal tersebut berlaku untuk lokasi akad di rumah, masjid, gedung pertemuan, hotel, maupun tempat lainnya.

Biaya yang sama juga dibebankan apabila pasangan menikah di kantor KUA tetapi dilaksanakan di luar hari dan jam kerja.

Peraturan mengenai tarif tersebut mengacu langsung pada Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018.

Pemerintah juga memberikan pengecualian tarif melalui pembebasan biaya bagi warga yang memenuhi kriteria tertentu.

Kategori tersebut mencakup warga tidak mampu secara ekonomi serta korban bencana alam sesuai regulasi.

Calon pengantin dari kelompok tidak mampu harus melampirkan surat keterangan tidak mampu asli dari lurah atau kepala desa.

Seluruh pembayaran biaya nikah luar KUA wajib melalui bank atau kantor pos menggunakan kode billing resmi.

Petugas atau penghulu dilarang menerima uang pembayaran secara tunai secara langsung dari pihak pengantin.