Pemerintah mengungkap strategi konkret untuk mengeksekusi anggaran negara sebesar Rp945,2 triliun dalam kurun waktu dua bulan terakhir.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa proses belanja tersebut merujuk pada rincian alokasi yang tercantum di dalam APBN 2026.

Melalui acuan tersebut, setiap instansi yang masih memiliki sisa dana dapat terpetakan dengan jelas untuk mengoptimalkan penyerapan.

Suahasil menyampaikan hal tersebut saat ditemui langsung di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, pada hari Kamis.

Sebelumnya, ia juga telah meminta kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk mempercepat penuntasan belanja prioritas.

Tujuan utama percepatan ini adalah agar manfaat dari anggaran tersebut dapat segera dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas.

Pemerintah ingin memastikan bahwa uang rakyat dimanfaatkan sebaik mungkin melalui belanja yang cepat namun tetap efisien.

Menanggapi hal itu, Guru Besar Ekonomi Moneter Universitas Airlangga Rahma Gafmi menilai langkah tersebut secara historis sangat dimungkinkan.

Menurutnya, pola belanja pemerintah dan transfer ke daerah selalu mengalami lonjakan yang cukup signifikan pada kuartal keempat.

Lonjakan tersebut biasanya didorong oleh penyelesaian kontrak pengadaan, proyek fisik, serta pencairan termin anggaran akhir.

Kendati demikian, Rahma tetap mengingatkan pentingnya memperhatikan kualitas dari penyerapan anggaran secara riil.

Ia menegaskan bahwa pencairan secara administratif harus dibedakan dengan dampak ekonomis yang optimal di lapangan.