Komisi Kepolisian Nasional menyatakan bahwa siapa pun kini berpeluang untuk ditunjuk sebagai ketua majelis sidang etik.

Sidang tersebut diagendakan untuk mengadili perkara yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Komisioner Kompolnas Choirul Anam menjelaskan aturan penunjukan itu telah tercantum di dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026.

Regulasi baru ini merupakan perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.

Ketentuan Pangkat Majelis Etik

Pasal 42 dalam aturan terbaru tersebut membuka peluang bagi anggota Polri dengan pangkat berbeda untuk bergabung.

Sebelumnya, seluruh anggota majelis wajib memiliki pangkat yang setara atau lebih tinggi dari terduga pelanggar.

Kini, anggota majelis diperbolehkan memiliki pangkat maksimal dua tingkat di bawah pangkat terduga pelanggar.

Anam menilai penerbitan aturan baru ini menjadi solusi agar penyelenggaraan sidang etik memiliki landasan hukum yang sah.

Pihaknya menyerahkan keputusan penunjukan ketua dan anggota majelis sepenuhnya kepada pihak Mabes Polri.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir mengakui rencana sidang etik Listyo Sigit menjadi pertimbangan utama penerbitan aturan.

Perpol baru tersebut telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 16 November 2026 dengan sembilan poin perubahan.