Banyak pekerja kerap mempertanyakan apakah saldo BPJS Ketenagakerjaan bisa dicairkan meskipun mereka masih berstatus aktif bekerja di perusahaan.

Peserta yang masih aktif sebenarnya tetap dapat mengambil sebagian saldo Jaminan Hari Tua tanpa harus menunggu berhenti bekerja terlebih dahulu.

Namun, pencairan tersebut tidak dapat dilakukan secara penuh hingga 100 persen dan harus memenuhi syarat masa kepesertaan minimal tertentu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015, peserta yang telah mengikuti program JHT minimal 10 tahun dapat mengajukan klaim sebagian.

Terdapat dua pilihan skema pencairan yang disediakan bagi peserta yang masih aktif bekerja sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Opsi pertama adalah pencairan maksimal 10 persen yang ditujukan sebagai persiapan awal untuk memasuki masa pensiun kelak.

Pilihan kedua adalah pencairan maksimal 30 persen yang dikhususkan untuk keperluan kepemilikan rumah seperti pembayaran uang muka.

Setiap peserta hanya diizinkan untuk memilih salah satu dari dua skema pencairan sebagian saldo JHT yang telah disediakan tersebut.

Sebelum mengajukan proses klaim, peserta wajib menyiapkan sejumlah dokumen penting untuk tahapan verifikasi data di kantor cabang.

Persyaratan umum yang harus disiapkan meliputi KTP, Kartu Keluarga, kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, serta buku tabungan.

Peserta juga wajib melampirkan surat keterangan masih aktif bekerja dari perusahaan tempat mereka menjalankan aktivitas profesional sehari-hari.

Apabila mengambil skema pencairan untuk kepemilikan rumah, terdapat dokumen tambahan dari pihak perbankan yang harus dilengkapi.

Pengajuan klaim dapat dilakukan secara langsung dengan mendatangi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan membawa dokumen asli serta salinannya.

Selain itu, peserta juga bisa memanfaatkan layanan online Lapak Asik untuk mengunggah dokumen tanpa harus datang ke kantor cabang.

Pencairan seluruh saldo JHT hingga 100 persen baru dapat dilakukan ketika status kepesertaan sudah resmi nonaktif dan memenuhi ketentuan.

Kondisi yang memungkinkan pengambilan dana secara penuh mencakup pengunduran diri, terkena pemutusan hubungan kerja, hingga pensiun.